KOTA BEKASI - Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diminta fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Panjang Daerah yang tertuang dalam visi misi lima tahunan pasangan Pepen-Tri.
Hal itu Direktur Bekasi Parliamentary Center Didit Susilo, dengan menegaskan bahwa tongkat estafet kepemimpinan Kota Bekasi saat ini berada ditangan Mas Tri sapaan akrab Plt Wali Kota Bekasi.
Sehingga pertanggungjawaban capaian sesuai visi misi yang dituangkan dulu saat pencalonan jadi tanggungjawabnya.
Baca Juga :Â Plt Wali Kota Bekasi Dianggap Tak Mendukung Keberadaan Pesantren
"Hal itu penting dilakukan Tri Adhianto mengingat massa kepemimpinannya tinggal setahun lagi, " tegas Didit selalu jurnalis senior di Kota Bekasi ini.
Tri Adhianto diminta jangan membuat program di luar visi misi daerah yang telah dibuat sejak terpilihnya pasangan Pepen-Tri sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2019-2023.
Pasalnya jelas Didit saat ini capaian kinerja Tri Adhianto sejak ditunjuk pada Januari 2022 sebagai Plt Wali Kota Bekasi dianggap belum maksimal.
Baca Juga :Â Plt Wali Kota Bekasi Kembali Dilaporkan ke Bawaslu, Kali Ini Warga Langsung
Masih banyak hal yang belum tercapai selama kepemimpinan Mas Tri, papar Didit, terutama kaitan serapan anggaran masih di bawah 50 persen, padahal telah memasuki semester III.
Kesempatan itu dia pun menyinggung soal adanya kebijakan baru Kemendagri yang membolehkan seorang Plt, Pj untuk memecat, memutasi dan merotasi jajaran birokrasi tanpa seizin Kemendagri.
Menurutnya Tri harus tetap melakukan hal itu dengan mekanisme yang diatur seperti melibatkan Baperjakat dan lainnya.
Baca Juga :Â Bawaslu Register Laporan Dugaan Kampanye Plt Wali Kota Bekasi, Ini Kata Ketua Komisi 1
"Jangan ada dendam politik, jangan ada niatan bawa ‘gerbong’ baru dengan menyingkirkan pihak tertentu atau ada istilah like and dislike dalam proses memecat, memutasi, dan merotasi jajaran birokrasi di lingkup Pemkot Bekasi,â€tuturnya.
Didit juga menyindir kerja Humas Pemkot Bekasi yang hanya merilis berita Plt WaliKota Bekasi dan istrinya saja. Seharusnya kinerja OPD (organisasi perangkat daerah) juga ikut diekspos.
“Humas itu kan salah satu OPD juga. Jadi tugas humas harus lebih mengangkat kinerja setiap OPD bukan hanya kepala daerah dan istrinya,â€ujar Didit.
“Humas bukan corong personality kepala daerah tapi harus kritis denhan protes masyarakat, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik, Karena humas satuan OPD pemilik pemerintah daerah. Jadi bekerja sesuai tupoksi,†kata Didit Susilo.
Baca Juga :Â Diragukan Banyak Kalangan, Plt Wali Kota Bekasi: Rotasi dan Mutasi Berproses dan Sudah Ada Izin
Lanjut ia mengatakan,Humas harus bisa menjadi corong untuk memperkenalkan institusi dan membangun kepercayaan masyarakat sesuai visi-misi Kota Bekasi yang sudah ada.
†Visi humas melanjutkan visi misi yang sudah ada, yang ada tetap meneruskan program yang sudah masuk dalam RJPMD, karana Tri Penerus Rahmat Effendi (walikota bekasi,red) yang tersandung masalah,â€pungkasnya.(amn)