LAMI Harapkan Kejaksaan Jangan Tebang Pilih, Usut Desa di Bekasi Dugaan Pungli PTSL

LAMI harapkan Kejaksaan  jangan tebang pilih, usut desa di Bekasi atas dugaan pungli PTSL LAMI juga mendesak Kejaksaan usut tuntas dugaan pungli atau mafia tanah di Kabupaten Bekasi? Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan penahanan terhadap tersangka PH Kepala Desa Lambangsari dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Perangkat Desa Lambangsari atas permintaan dugaan sejumlah uang dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Selasa (2/8). Baca Juga: Astaga.. Kades Cantik Lambangsari Jadi Tersangka Pungli PTSL, Langsung Ditahan Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo mengatakan bahwa penyidikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang keberatan atas permintaan sejumlah uang dalam proses PTSL. Hal ersebut berawal dari ditetapkannya Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tahun 2021. Selanjutnya para warga yang mendaftarkan tanahnya untuk mengikuti Program PTSL dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke masing masing Ketua RT, selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Ketua RW, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Sekdes dan terakhir diserahkan kepada Kepala Desa Lambang Sari untuk selanjutnya diserahkan Ke pihak BPN. Selanjutnya untuk penyelenggaraan PTSL ini Kepala Desa Lambang Sari mengadakan rapat bersama dengan Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, "Ketua RT yang pada pokoknya dalam keputusan rapat tersebut Kepala Desa Lambangsari memerintahkan kepada Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kadus, Ketua RW, dan Ketua RT untuk meminta uang kepada para warga yang mau mengikuti program PTSL agar membayar sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu) untuk tiap sertifikat dan uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambang sari, namun untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon," katanya. Menurut dia, bahwa total permohonan yang masuk untuk mengikuti program PTSL di Desa Lambangsari adalah sebanyak 1165 sertifikat untuk tiga dusun dan terkumpul total uang hasil pungutan PTSL sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah). "Bahwa ada dugaan masih ada permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan dan untuk kepentingan penyidikan, terhadap tsk PH saat ini telah dilakukan penahanan untuk waktu 20 (dua puluh) hari hingga 21 Agustus 2022," tandasnya. Sementara itu Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Bekasi, Tjandra Tjipto Nigrum mengapresiasi langkah kejari mengusut tuntas adanya dugaan pungli PTSL atau mafia tanah di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut amanah dan program dari Kejaksaan Agung. "LAMI berharap Kejaksaan Kabupaten Bekasi bisa menuntaskan kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi termasuk masalah Tanah Kas Desa (TKD), yang disinyalir didesa lainpun ada juga melakukan hal pungli terkait PTSL, jangan sampai tebang pilih," kata Tjandra. (red)