APBD Perubahan Disetujui, Belanja Kabupaten Bekasi Tembus Rp7,89 Triliun, Prioritaskan 5 Pembangunan

KARAWANG BEKASI DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kini harus berpacu dengan waktu untuk mengejar penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, dari total belanja daerah yang mencapai Rp7,89 triliun, realisasinya hingga akhir September baru berada di kisaran 49 persen. Sementara tahun anggaran berjalan tinggal menyisakan waktu sekitar tiga bulan.

Kondisi tersebut mencuat setelah Pemkab Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna DPRD pada Selasa 29 September 2026 malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan, perubahan APBD TA 2026 diarahkan untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten Bekasi tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.

Dalam rancangan perubahan APBD TA 2026, sektor pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,48 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,89 triliun, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp411,39 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp0.

Dari sisi belanja, terdapat penambahan sekitar Rp217,18 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Tambahan tersebut diarahkan ke sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian hingga perikanan.

Sektor kesehatan, lanjut Asep, juga menjadi salah satu fokus utama perhatian pihaknya. Pemkab Bekasi menambah anggaran sekitar Rp24 miliar untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Selain itu, sekitar Rp16 miliar disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya, termasuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan.

"Untuk kesehatan, ada penambahan anggaran PBI BPJS sekitar Rp24 miliar. Kemudian ada kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan sekitar Rp16 miliar," kata dia kepada Cikarang Ekspres. 

Menurut Asep, penguatan pembiayaan kesehatan tersebut juga berkaitan dengan target Kabupaten Bekasi meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Saat ini, cakupan kepesertaan UHC Kabupaten Bekasi disebut telah mencapai sekitar 99,6 persen. Namun, Pemkab Bekasi masih melakukan penataan data kepesertaan agar pembayaran iuran lebih tepat sasaran.

"Kita akan rapikan lagi datanya, jangan sampai ada yang sudah meninggal tetapi masih tetap dibayarkan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita," ujar Asep.

Penataan data tersebut dilakukan dengan mengacu pada data desil kesejahteraan, khususnya kelompok desil 1 sampai 5 sebagai prioritas. 

Asep menyebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan validitas data kependudukan.

"Kalau sudah menjadi prioritas, ke depannya kita akan tata kembali pola pembiayaannya. Kita ingin anggaran kesehatan lebih tepat sasaran dan pelayanan masyarakat tetap berjalan," tuturnya.

Sumber: