Dugaan Berebut Proyek di Disdik Jabar: Cermin Bobroknya Pengawasan dan Etika Birokrasi

Jawa Barat, Disway.id - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan adanya praktik “berebut proyek” di lingkungan internal dinas tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan adanya kolaborasi antara sejumlah pejabat strategis Disdik dengan pihak eksternal untuk mengatur proyek-proyek pengadaan dan kegiatan tertentu, terutama yang bernilai besar.

 

Laporan investigatif dari beberapa media lokal mengindikasikan bahwa praktik tersebut bukan sekadar isu, melainkan sudah menjadi pola kerja yang terstruktur. Dalam modusnya, pejabat tertentu diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mengatur arah proyek agar jatuh ke kelompok tertentu. Situasi ini mencerminkan adanya oligarki kecil di tubuh Disdik Jabar yang menunggangi sistem birokrasi pendidikan.

 

“Kalau benar ini terjadi, maka jelas Disdik Jabar sedang sakit parah. Bagaimana bisa institusi yang seharusnya mendidik moral bangsa justru menjadi ladang transaksi kepentingan?” kritik salah satu aktivis pendidikan yang enggan disebutkan namanya.

BACA JUGA:Disdik Jabar Diduga Selewengkan Kebijakan Gubernur, Anak Miskin Tetap Tak Tertampung Sekolah

Kritik serupa juga datang dari sejumlah pengamat kebijakan publik yang menilai bahwa kasus ini menandakan lemahnya sistem pengawasan internal serta tidak berfungsinya mekanisme akuntabilitas birokrasi. Banyak pihak menilai Disdik Jabar telah kehilangan arah, lebih sibuk mengurusi proyek daripada kualitas pendidikan.

 

Ironisnya, di saat kasus dugaan berebut proyek ini merebak, Jawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan: ribuan anak putus sekolah, kekurangan guru, dan puluhan sekolah negeri berdiri di atas lahan tanpa status hukum yang jelas.

 

“Kalau pejabatnya sibuk berebut proyek, siapa yang memikirkan masa depan anak-anak kita?” ujar seorang kepala sekolah negeri di Kabupaten Bandung dengan nada getir.

 

Publik kini mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan ini secara transparan. Mereka menilai tak cukup dengan klarifikasi atau pembentukan tim internal. Dinas Pendidikan sebagai lembaga strategis harus bersih dari aroma korupsi, karena di sanalah masa depan generasi muda ditempa.

 

Sumber: