Emak-emak Teriak Titipan Jalur Domisili SMAN 3 Cikarang Utara, KDM Diminta Turun Tangan

 

“Saya cuma ibu rumah tangga, suami saya buruh. Rumah kami di belakang perumahan, gandeng tembok. Tapi anak saya tidak diterima. Katanya sistem zonasi, titik koordinat sudah dicek, tetap juga tidak masuk,” keluh Niken.

 

Ia menilai kebijakan zonasi justru menyulitkan, apalagi proses pendaftaran sudah melalui verifikasi titik koordinat, dokumen asli, dan pemeriksaan berkas lainnya.

“Dari pagi sampai sore selama tiga hari kami bolak-balik ke sekolah. Semuanya dicek. KK, KTP, akta, raport anak. Tapi ujung-ujungnya tidak diterima. Nangis dari pagi, Pak,” tuturnya.

Niken juga khawatir jika anaknya harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh. Sebab, sekolah alternatif yang ditawarkan justru berada di seberang jalan raya besar dan rel kereta api.

“Kalau harus nyekolahin jauh, itu anak saya harus nyebrang jalan besar, jalan kereta. Bahaya, Pak. Kalau swasta, jujur saja, kami nggak mampu. Mahal,” katanya.

Ia juga bahkan mengaku mencium adanya indikasi “titipan” dalam proses penerimaan. “Ada yang bisikin katanya, kalau mau dibantu, siapin nominal. Katanya ‘insya Allah dibantu.’ Ini kan aneh. Apalagi banyak warga asli Waluya juga nggak keterima,” ujarnya.

Niken juga mempertanyakan keadilan sistem SPMB saat ini, di mana anak sulungnya dulu bisa diterima di sekolah yang sama melalui jalur zonasi, namun anak keduanya kini ditolak.

“Anak pertama dulu diterima. Sekarang anak kedua, padahal rumah masih di situ juga, malah nggak dapat. Katanya sistemnya online, tapi kenapa malah jadi makin susah?” katanya.

Ia meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan sistem penerimaan siswa yang saat ini justru menyulitkan masyarakat kecil.

“Tolonglah, Pak Gubernur. Jangan hanya melarang anak naik motor, tapi sekolah dekat tidak bisa masuk. Yang dekat saja dulu diutamakan. Masa sekolah dekat dilewati, dilempar ke sekolah yang lebih jauh?” tandasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 3 Cikarang Utara belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. (Iky)

Sumber: