Proyek Jalan Desa di Sukamakmur Bogor Dapat Sorotan: Isu Transparansi dan Tenaga Kerja Lokal Muncul

Proyek Jalan Desa di Sukamakmur Bogor Dapat Sorotan: Isu Transparansi dan Tenaga Kerja Lokal Muncul

Pembangunan jalan desa Sukaharja Bogor disorot karena dugaan ketidaktransparanan anggaran dan penggunaan tenaga kerja luar daerah, warga tuntut kejelasan.--

Nasional, Disway.id – Pembangunan jalan desa di Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan sejumlah pihak. Proyek yang menggunakan dana pemerintah daerah ini diduga kurang transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya.

 

Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya lantaran papan informasi proyek, yang seharusnya memuat rincian anggaran, kontraktor pelaksana, dan spesifikasi pekerjaan, tidak terlihat di lokasi. Padahal, papan informasi tersebut merupakan kewajiban untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat.

 

Selain itu, penggunaan tenaga kerja dari luar daerah juga menjadi sorotan. Warga menilai proyek pemerintah desa semestinya memberdayakan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh warga setempat.

BACA JUGA:Gedung Baru Polsek Babelan Hampir Rampung, Anggaran Rp12,5 Miliar Disiapkan

“Seharusnya tenaga kerja lokal yang diutamakan, supaya ada pemasukan juga untuk masyarakat sekitar,” ujar salah seorang warga Sukaharja.

 

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bogor menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek desa yang dibiayai dana publik. Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar operasional prosedur (SOP), seperti mutu beton, pemadatan tanah, dan ketebalan jalan yang tidak seragam.

 

Bupati Bogor sebelumnya menegaskan bahwa seluruh program pembangunan, termasuk bantuan keuangan seperti Samisade, harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Desa dengan administrasi dan pelaporan yang tertib akan diprioritaskan untuk program serupa di masa mendatang.

 

Hingga kini, pihak desa maupun kontraktor belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tersebut. Pemerintah daerah diminta turun tangan untuk memastikan transparansi dan kualitas proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: