Anggaran Sampah Daerah Cuma 0,3% APBD, Target Ideal 3%! Ada Apa?

"Jadi kita bukan hanya ingin kota kita bersih, tapi sampah kita itu betul-betul bisa terkelola dengan baik dengan berbagai stream," tutur Endra.

Sektor Bisnis Diminta Ikut Masuk, Ekonomi Sirkular Jadi Kunci

Selain pemerintah dan masyarakat, sektor bisnis juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah. Keterlibatan dunia usaha dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan, pengangkutan, pengembangan teknologi, hingga pemanfaatan sampah.

Endra menilai kolaborasi dengan pelaku usaha dapat mempercepat penerapan ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, sampah yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diolah kembali menjadi bahan baku atau sumber energi yang bermanfaat.

Pengembangan berbagai jalur pengolahan juga memungkinkan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir. Sebab, semakin banyak sampah yang dapat dimanfaatkan sejak awal, semakin kecil pula beban yang harus ditanggung TPA.

Retribusi Sampah Diminta Ditegakkan, Pemda Tak Bisa Lepas Tangan

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Sandhi Eko Bramono mengatakan, keterbatasan anggaran membuat persoalan persampahan tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun Kementerian Lingkungan Hidup (LH).

Pemerintah daerah juga harus memperkuat kelembagaan sekaligus menunjukkan komitmen politik dalam menangani persoalan sampah. Menurut Sandhi, dukungan kebijakan dan pembiayaan dari daerah menjadi bagian penting untuk memperbaiki layanan persampahan.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah penerapan retribusi pelayanan persampahan. Sandhi berharap pemerintah daerah dapat menjalankan ketentuan mengenai besaran biaya retribusi yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021.

"Saat ini sudah ada Permendagri 7 Tahun 2021 tentang besaran biaya retribusi. Harapannya itu bisa ditegakkan," ujar Sandhi.

Retribusi tersebut diharapkan dapat membantu mendukung pembiayaan layanan persampahan. Dengan sistem pendanaan yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki dukungan tambahan untuk menjalankan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Masyarakat Harus Mulai Kelola Sampah dari Rumah

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong masyarakat agar tidak lagi menyerahkan seluruh urusan sampah kepada petugas kebersihan. Pengelolaan perlu dimulai sejak dari sumbernya, termasuk rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan, serta pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna. Semakin banyak sampah yang selesai dikelola di tingkat sumber, semakin sedikit volume yang harus diangkut dan ditangani pemerintah daerah.

Sandhi mengatakan, pengelolaan sampah sejak awal juga dapat mengurangi beban biaya pelayanan persampahan. Dampaknya, kebutuhan pengangkutan dan pembiayaan penanganan sampah dapat ditekan.

"Karena kalau sampah dikelola di sumber, retribusi bisa berkurang jauh," katanya.

Target 2045: Hanya 10% Sampah Masuk TPA

Pemerintah memiliki target jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap landfill atau tempat pemrosesan akhir (TPA). Pada 2045, pemerintah menargetkan hanya 10% sampah yang masuk ke landfill.

Target tersebut membutuhkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, pengurangan, dan pengolahan sampah secara bertahap.

Sumber: