Sejarah Bekasi, dari Medan Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan sampai Diabadikan Penyair Chairil Anwar

Sejarah Bekasi, dari Medan Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan sampai Diabadikan Penyair Chairil Anwar

DALAM puisi “Karawang-Bekasiâ€ yang ditulis oleh penyair Chairil Anwar, Chairil tidak semata-mata menuliskan dua kota tersebut dalam puisinya. Dua nama kota itu memiliki sejarah tersendiri yang melatarbelakangi lahirnya puisi tersebut. Itulah sejarah Bekasi di pariode kemerdekaan. Sejarah Bekasi sangat mendalam. Dan Chairil Anwar diabadikan jadi nama salah satu ruas jalan di Kota Bekasi. Jalan Chairil Anwar terletak di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Jalan tersebut juga menjadi penanda berubahnya Kota Administratif Bekasi menjadi Kota Bekasi pada tahun 1996. Penamaan jalan dengan nama penyair Indonesia, saya kira penting untuk dicatat. Dalam sejarah Bekasi, pada catatan ini pula saya akan membahas sejarah singkat Kota Bekasi dan Tragedi Rawagede yang berkaitan erat dengan puisi “Karawang-Bekasiâ€ yang ditulis oleh Charil Anwar pada tahun 1948 itu. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang, menurut data yang diperoleh dari situs resmi DPRD Kota Bekasi. Di masa lalu, Bekasi dikenal dengan sebutan Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri yang merupakan Ibukota Kerajaan Tarumanegara (358-669 SM) hingga zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan zaman Republik Indonesia. Baca Juga: Menyelami Lagi Makna Puisi Karawang-Bekasi Karya Chairil Anwar, Ada Kesedihan dan Ratapan Tragedi Rawagede Pada zaman Hindia Belanda, struktur pemerintahan Bekasi masih merupakan Kewedanaan (district), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya dikuasai oleh tuan tanah keturunan China. Kondisi ini terus berlanjut hingga pendudukan militer Jepang. Pada saat itu, Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti menjadi Jakarta termasuk Regenschap Meester Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi RI 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa atau Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, kemudian berpindah ke Cikarang, kemudian berpindah lagi ke Bojong (Kedung Gede). [caption id="attachment_82472" align="alignleft" width="550"]Sejarah Bekasi Sejarah Bekasi. Suasana lebaran di kampung Bekasi tempo duklu.[/caption] Bupati pertama Jatinegara adalah Rubaya Suryanatamirharja. Tak lama setelah pendudukan Belanda. Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan sebelah barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan. Pada tanggal 17 Februari 1950 setelah terjadi aksi besar-besaran. Sekitar 40.000 pengunjuk rasa memadati alun-alun Bekasi. Dalam unjuk rasa tersebut, rakyat Bekasi meminta agar Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, rakyat Bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Akhirnya pada tahun 1950 atas dasar UU Nomor 14 terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah Kabupaten Bekasi terdiri dari 4 Kewedanan, 13 Kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri dari 4 Kecamatan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara yang seluruhnya menjadi 18 Kelurahan dan 8 Desa. Sejak saat itu peresmian kota Admisnitratif Bekasi baru dilakukan pada tanggal 20 April 1982 oleh Menteri Dalam Negeri dengan Walikota pertama H. Soedjono (1982-1988). Kota Administratif Bekasi terus berkembang, mengingat pertumbuhan ekonomi yang bergairah, jumlah penduduk semakin meningkat sehingga status Kota Administratif Bekasi ditingkatkan menjadi Kotamadya yang sekarang ‘Kota’ Bekasi melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 1996. (bbs)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: