Resolusi Tahun 2022, DPRD Jabar Minta Kebijakan Pemprov Harus Lebih Pro Rakyat

KARAWANG– Ihsanudin, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan resolusi tahun 2022 kepada wartawan KBE, Kamis (271/2022). Ia mengungkapkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat fokus pada penyelesaian masalah-masalah krusial. “Fokus saja pada masalah-masalah inti yang dirasakan masyarakat secara langsung. Kebijakan pemerintah harus pro rakyat. Setahu saya hal itu merupakan komitmen Ridwan Kamil jugaâ€, ungkap Ihsanudin. Dijelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentu harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara teknis masalah inti di Jabar terdiri dari persoalan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial serta keamanan. Masalah pendidikan, ketimpangan pembangunan dan infrastruktur.  Begitu juga dengan masalah pencemaran lingkungan yang belakangan makin marak seperti terjadi di Kabupaten Karawang. “APBD Jabar sangatlah cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial sesuai RPJMD, asalkan pemerintah mau bekerja dan melayani rakyatnyaâ€, jelasnya. Selain itu, menurut anggota DPRD Jabar asal daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini, mengatakan bahwa Ridwan Kamil (Gubernur) harus bisa mengupayakan pemulihan atau ‘recovery’ ekonomi di Jabar. “Saya usul konkret, UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan agar segera dibantu. Syarat-syarat penerima jangan juga dipersulit. Apalagi membantu hanya sekedar simbolik dan pencitraan sajaâ€, paparnya. Anggota DPRD Jabar yang dikenal ‘pro rakyat’ ini meminta Gubernur Ridwan Kamil tetap menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan proyeksi-proyeksi pembangunan di Jawa Barat. “Jangan terganggu oleh hal lain dan tetap fokus ke Jawa Barat,â€ ujarnya. Atasi Kemiskinan Ekstreem Dipaparkan juga,  selain soal masalah-masalah krusial sesuai RPJMD ada beberapa hal juga yang krusial di Jawa Barat yang harus segera diselesaikan. Antara lain angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi dan angka pengangguran yang juga makin bertambah. “Sebagai provinsi terdepan di bidang industri dan pertanian, rasanya sangat ironis jika angka kemiskinan ekstreem dan pengangguran masih cukup tinggi di Jawa Baratâ€, tambahnya. Ditandas juga, kemiskinan ekstrem memang masih menjadi persoalan krusial bagi Jabar. “Meski 2022 ini perekonomian Jabar mulai membaik, namun jumlah kemiskinan ekstrem selama pandemi berpotensi meningkat. Ini harus diwaspadai dan segera ditempuh jalan pengentasannyaâ€, pungkasnya.  (shn)

Sumber: