Soal Honorarium, Perwakilan Penyuluh Pertanian se-Jabar Sampaikan Aspirasi ke RHD

BANDUNG- Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan penyuluh pertanian Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP). Kunjungan silaturahmi dari THL TBPP ini dilakasanakan di Kantor DPW PKB Jawa Barat, Jl. KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, pada Selasa, 11 Januari 2021. Hadir dalam kunjungan silaturahmi ini perwakilan THL TBPP dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung. Perwakilan THL TBPP, Suhada, menjelaskan dalam silaturahmi ini pihaknya telah menyampaikan beberapa aspirasi salah satunya terkait dengan kenaikan honorarium pada tahun 2022. "Harapannya sudah kami sampaikan kepada Ketua Komisi II, pertama berkaitan dengan dukungan dan dorongan dari sisi regulasi dan anggaran dari Komisi II untuk THL TBPP khususnya untuk tambahan honorarium di bulan Januari-November 2022 dan tambahan honor di bulan Desember 2022," kata Suhada kepada wartawan. Ia menjelaskan, sebelumnya upah THL TBPP dari pusat untuk lulusan S1 Rp 2 juta, lulusan D3 Rp 1,5 Juta, dan lulusan SPMA Rp 1,2 juta. "Dan itu dikontrak selama 11 dan 1 bulannya itu kosong, dan himbauan dari pusat juga untuk disediakan dari masing-masing daerah," ujarnya. Upah tersebut didapatkan dengan beban kerja 1 orang THL TBPP itu mendampingi petani dari satu atau dua desa, sehingga beban kerjanya sama dengan penyuluh tani ASN. "Kami kerja di lapangan mendampingi petani lima hari kerja dalam satu minggu, bahkan bisa satu minggu full, karena memang petani bahasanya tidak ada libur, kami harus siap dalam semua kondisi," ujar Suhada. "Kami berharap ada perhatian dari pemerintah khususnya di Jawa Barat ada tambahan honor dari pemerintah," sambungya. Terkait dengan ini, Rahmat Hidayat Djati menyampaikan pihaknya siap mengawal tambahan honorarium untuk THL TBPP ini dari APBD 1 2022. "Insyaallah kita siap mengawal aspirasi dari perwakilan THL TBPP ini, sejauh kita masih menunggu Pergub, mungkin kedua maksimal karena masih menunggu review APBD dari Kemendagri," ujar Rahmat Hidayat Djati. "Kita juga ucapkan terima kasih atas masukan dan aspirasi ini semoga apa yang kita perjuangakan membuahkan hasil," tambah dia. Terkai kenaikan honorium THL TBPP itu Rahmat menyebut pihaknya sudah mendorong sejak bulan September 2021 di rapat-rapat untuk perumusan anggaran 2022. "Lalu tertulisnya nota komisinya november 2021. Isinya jumlahnya yang kita dorong untuk kegiatan untuk kepenyuluhan," imbuhnya. "Hasil hitung dinas itu 8,3 miliar tapi, di nota kita minta tambahan jadi 42 miliar. Dalam nomeklatur pro kegiatan pelaksanaan pertanian, aktivitas programnya termasuk pengembangan ketenagaan penyeluhan pertanian 86 miliar," pungkasnya. (bbs/pkr/kbe)

Sumber: