Tak Ada Lagi Desa Tertinggal di Jawa Barat

BANDUNG - Membangun desa menjadi prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Alasannya, Jabar Juara bisa terwujud dengan desa juara. Mengingat, desa sebagai entitas terdepan dalam pembangunan. Berkontribusi 75 persen dalam capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa: 90 persen wilayah pemerintah berupa desa, dan sebesar 72 persen penduduk tinggal di desa. "Membangun Jabar dari desa, adalah prioritas yang harus ditempuh. Karena Jabar Juara akan dapat diraih melalui desa yang juara," ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar, Dicky Saromi. Dicky menjelaskan, pembangunan desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Terlebih, lanjut dia, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan diyakini mampu menanggulangi kemiskinan di desa. "Hal itu menjadikan desa sebagai entitas mandiri. Yang merupakan basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Mengingat, desa sebagai ujung tombak terdepan dalam pembangunan masyarakat desa," jelas Dicky. Selain itu, kata dia, membangun desa ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Permendesa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Maka, tak berlebihan jika Pemprov Jabar mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap pembangunan desa. Meluncurkan program strategis yang diharapkan dapat mendorong lahirnya desa juara. "Semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk membangun, memandirikan dan mensejahterakan desa, direspon oleh Pemprov Jabar melalui 12 prioritas yang dikemas dalam Program Gerbang Desa dengan mengacu pada IDM sebagai bahan rujukannya," tegasnya. Disampaikan Dikcy, saat ini keberhasilan pun telah ditorehkan. Mampu mengentaskan jumlah desa tertinggal yang berjumlah 929 desa pada 4 tahun lalu. Hal itu hantarkan Jabar menempati peringkat ketiga IDM. Termasuk salah satu provinsi dengan 'Zero Desa Tertinggal'. "Secara hitung-hitungan dari target 5.000 desa mandiri secara nasional, Jabar telah memberikan kontribusi seperlimanya. Saat ini seluruh kabupaten sudah berstatus maju. Dan hanya Kota Banjar dengan status mandiri, karena semua desanya berstatus mandiri", sambungnya lagi. Ia menyebutkan, terdapat desa 10 di Jabar dengan nilai IDM tertinggi. Yakni: Desa Panjalu (Kab. Ciamis), Desa Lengkong (Kab. Bandung), Desa Dayeuh, Desa Bojong Kulur, Desa Pondok Udik, Desa Bojonggede (Kab. Bogor), Desa Bungursari, Desa Wanakerta (Kab. Purwakarta), dan Desa Pangandaran (Kab. Pangandaran). "Khusus Desa Panjalu, juga masuk dalam 10 besar desa mandiri secara nasional", ungkap Kepala DPMD Jabar. Namun demikian, meskipun status desa di Jabar masuk dalam kategori maju secara rata-rata. Tetapi dari indeks komposit ekonomi masih terbilang rendah. Dengan poin 0,6956 jika dibandingkan dengan indeks komposit sosial sebesar 0,8367 dan indeks komposit lingkungan sebesar 0,7264. "Artinya ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi desa perlu adanya perhatian yang cukup besar, dan intervensi atau treatmentsecara serius," tegasnya. Kendati demikian, DPMD Jabar telah menyusun 2 (dua) model strategi intervensi kebijakan. Yakni Intervensi Program berbasis Data IDM oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan membangun Desa percontohan melalui intervensi program bersama Perangkat Daerah lainnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, desa di Jabar kini banyak yang semakin juara. Di awal kepemimpinannya ada 929 desa berstatus tertinggal. Ia menyebutkan, seluruh desa di Jabar saat ini tak ada lagi desa tertinggal. Bahkan total desa mandiri meningkat signifikan dari 37 menjadi 1.130 desa. "Desa di Jabar sudah makin juara. Dari 929 desa tertinggal setelah saya menjabat jadi nol. Desa mandiri juga selama tiga tahun yang awalnya 37 desa sekarang 1.130 desa," kata Ridwan Kamil. Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa penting digulirkan agar tidak ada lagi dikotomi masyarakat yang tinggal di kota dan desa. "Itu sebabnya, beragam program pembangunan, sebisanya selalu menyertakan pemberdayaan masyarakat desa. Program-program seperti desa wisata, patriot desa, hingga petani milenial, adalah upaya bersama,â€ tuturnya. Menurut eks Wali Kota Bandung itu, kehadiran digital dalam pembangunan desa sangat diperlukan. Maka dari itu, berbagai program desa berbasis teknologi selalu dia gulirkan. "Makanya tadi saya bilang konsepnya adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Tanpa digital, kalimat itu tidak bisa karena dengan digital hidup di mana pun sekarang tidak ada masalah. Jadi peran desa digital itu luar biasa mengangkat," ucapnya. Maka dari itu, dia pun bangga bahwa program-program yang dibuatnya bisa mengatasi permasalahan yang ada di desa. "Saya bangga hari ini sudah tidak ada lagi status desa tertinggal di Provinsi Jawa Barat," ungkap dia. (*)

Sumber: