Ade Armando Dikeroyok di Tengah Aksi, PDIP: Negara Tak Boleh Kalah Oleh Premanisme dan Radikalisme

JAKARTA - Aksi premanisme berupa pemukulan terhadap pegiat media sosial Ade Armando terus dikecam. Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah menilai aksi kekerasan terhadap Ade Armando sangat tidak berperikemanusiaan. Karenanya Said meminta Kepolisian melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) ini. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi. “Saya juga meminta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional,â€ kata Said. Dijelaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggung jawab. Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dia mengatakan aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai. Aspirasi ini sesungguhnya sejalan dengan sikap politik PDI Perjuangan. Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah bereaksi keras atas pengeroyokan terhadap Ade Armando saat aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR. Bahkan berkali-kali Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga. Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi. "Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kami hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteksnya isi dan normanya UU," terang Said Abdullah. Namun, politikus senior PDI Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa. “Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh politik dan orang-orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa,â€ tuturnya. Seyogyanya, kata Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok-kelompok di luar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa. Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur. “Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando,â€ urainya. Untuk itu, politisi asal Sumenep, Madura ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa kedepan agar menjaga kemurnian aksi massanya. Carannya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalism. Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. "Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif," imbuhnya. Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. "Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif," imbuhnya. Lebih lanjut, Said juga berharap agar paska pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera mungkin para penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangannya dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Menurut Said, PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya," pungkasnya. (jpnn)  

Sumber: