Giliran BKPSDM Kota Bekasi Jelaskan Pertimbangan Tidak Adanya Usulan Formasi PNS 2023

4. Seiring dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan yang mendalam, usulan formasi akan dibuat bila memang kurang jumlahnya dan tersedia anggaranya.

5. Langkah-langkah nyata peningkatan  pendapatan daerah akan diintensifkan dan bilamana jumlah ASN yang ada dinilai masih kekurangan, maka tetap akan terbuka untuk mengusukan tambahan ASN pada tahun 2024 selama pendapatan APBD-nya naik dan hasil analisa menunjukkan adanya kebutuhan.

6. Pada  tahun 2023 dan 2024 ini, ada anomali pengeluaran penganggaran APBD karena : adanya: (a) kebijakan untuk mengakomodasikan pengangkatan tenaga honorer melalui jalur ASN-kontraktual atau P3K.

(b) Dampak pandemi Covid 19 yang diikuti dengan kondisi melemahnya ekonomi pada masa pemulihan.

(c). Kewajiban Pemkot yg sifatnya mengikat untuk terkait dengan penyediaan Infrastruktur (40%), Pendidikan (min 20%), Kesehatan (10%) dan pengangkatan TKK menjadi menjadi P3K serta  untuk anggaran Pemilu 2024.

Selebihnya adalah untuk mendukung program-program strategis di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7. Kota Bekasi masih jauh lebih baik kondisi APBDnya memiliki PAD hampir separuh  dari komposisi struktur APBD dan bisa dibayangkan daerah lain di Jabar yg PAD-nya kecil, dapat kesulitan dalam menjawab anomali kebutuhan pada tahun politik ini yang menyedot anggaran besar, khususnya anggaran untuk P3K dan dukungan Pemilu.

Kepala BKPSM Kota Bekasi, Nadih juga mengatakan bahwa Pemkot Bekasi fokus pada Optimalisasi ASN yang ada. 

"Bagaimanapun, bagi Pemkot Bekasi, fokus optimalisasi ASN yg ada dan mengangkat honorer TU TKK menjadi ASN-P3K menjadi penting dan relevan, sejauh memang pendapatan dalam APBD 2023-2024 ini meningkat drastis. Plt. Wali Kota Bekasi sangat menaruh perhatian atas kondisi APBD ini dan akan mencari terobosan meningkatkan pendapatan daerah," ucap Nadih. ***

Sumber: