DPRD Jabar Dorong Kasus Kontroversi Panji Gumilang Ke Pemerintah Pusat

Jawa Barat, Disway.Id-Masa Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPNKRI) menggelar unjuk rasa terkait dugaan penyimpangan Ponpes Al Zaytun di Gedung Sate, Selasa (27/6). Selepas itu, masa juga bergeser ke gedung DPRD Jawa Barat.

Sejumlah perwakilan masa yang berorasi tersebut juga langsung diterima oleh wakil ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya, di ruang Komisi V DPRD Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Presidensium PPNKRI Moh. Budiman, mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan itu sebagai bentuk dukungan moril kepada sejumlah instansi dan aprat agar bisa tegas dan cepat dalam menuntaskan polemik Ponpes Al Zaytun. “Kami kecewa karena Panji Gumilang justru bisa tampil arogan saat ke Gedung Sate,” terangnya dalam forum.

BACA JUGA:Ormas Islam di Jawa Barat Desak Pemerintah Untuk Cabut Izin Al-Zaytun dan Tangkap Panji Gumilang

Budiman menambahkan, pihaknya juga akan terus mengawal tindak lanjut penyelesaian dari polemik Ponpes Al Zaytun tersebut. “Kami akan pantau terus tindak lanjutnya. Kami akan gelar aksi lagi kalau tidak ada perkembangan,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menguraikan, selain ada delapan pernyataan sikap yang disampaikan saat orasi, perwakilan masa juga menambahkan tiga point penting tuntutan dalam forum. Yakni, agar pemerintah bisa mengambil sikap yang adil sebagaimana yang telah dilakukan terhadap HTI.

Berikutnya, mendorong agar Gubernur Jawa Barat dan wakil rakyat untuk melakukan lobi kepada sejumlah pesantren di Jawa Barat agar bisa menampung santri Ponpes Al Zaytun jika ada pembubaran. Kemudian juga kritik kepada pihak terkait agar tidak lagi ada pembiaran. “Karena polemik Al Zaytun sudah muncul sejak ada riset dari MUI tahun 2000an,” jelasnya.

BACA JUGA:Gubernur Jabar Sudah Serahkan Laporan Tim Investigasi di Ponpes Al Zaytun ke Menko Polhukam

Politikus PKS itu menambahkan, selepas pertemuan itu Komisi V juga bakal melakukan tindak lanjut. Caranya dengan meneruskan ke Pimpinan DPRD untuk bisa bersurat ke enam instansi terkait polemik Ponpes Al Zaytun, yakni, mulai dari Menkopolhukam, Kementerian Agama, Komisi 8 DPR RI, Mabespolri, hingga Gubernur Jawa Barat.

Sementara itu, sedikitnya ada delapan sikap yang disuarakan masa PPNKRI. Yakni mulai dari mengutuk terhadap penyimpangan dan ajaran sesat Al Zaytun. Hingga meminta para wali santri untuk menarik putra putrinya dari Ponpes Al Zaytun.***

 

Sumber: