Ridwan Kamil Ajak Provinsi Lain Optimalkan Subsidi Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil Ajak Provinsi Lain Optimalkan Subsidi Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil Ajak Provinsi Lain Optimalkan Subsidi Kendaraan Listrik. (Foto: Humas Pemprov Jabar)--

JABARDISWAY.ID- Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat  mengatakan di tahun ini Pemprov Jabar telah melarang pembelian mobil untuk kendaraan dinas. Penghentian pembelian mobil dinas ini berlaku untuk kendaraan berbahan bakar minyak dan hanya boleh menggunakan mobil listrik.

"Jawa Barat mulai tahun ini tidak boleh lagi beli mobil (dinas), hanya sewa dan sewanya adalah mobil listrik. Saya sudah memberi pengganti 20 sampai 30 mobil listrik dinas, mungkin Jawa Barat provinsi pertama," kata Ridwan Kamil, Saat di wawancarai hari ini, Kamis, 6 Juli 2023.

Selain itu, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan bahwa saat ini sudah berdiri sejumlah bengkel resmi untuk mengonversi kendaraan bensin menjadi listrik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan program konversi ini untuk menekan dampak pemanasan global.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Percepat Penerbitan Obligasi Daerah, Jawa Barat Dijadikan Pilot Project

"Peran media adalah rajin mengedukasi hal-hal penting seperti ini, jangan sampai kebablasan, kita kena banjirnya, kena panasnya, kena gagal panennya, sehingga pencegahan-pencegahan, penanaman pohon, tindakan-tindakan prolingkungan harus diviralkan," ujarnya.

Emil mengajak masyarakat di provinsi lain di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan subsidi pembelian kendaraan listrik yang telah digelontorkan pemerintah. Langkah ini diharapkan bisa menekan efek pemanasan global di wilayah masing-masing.

"Memang isu ini kurang viral ya, tapi poinnya adalah untuk mencegah kiamat planologis, kiamat klimatologis," ujar orang nomor satu di Jawa Barat itu.

BACA JUGA:Bank Indonesia Bantah Kabar Pemerintah Resmi Redenominasi Rupiah

Dia juga berharap tidak ada lagi polemik yang mempertentangkan antara urgensi subsidi kendaraan listrik dengan subsidi transportasi umum. Menurutnya, keduanya perlu diberikan subsidi.***

 

 

 





Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: