Penyeimbangan Kurikulum Merdeka Disdik Jabar Siap Luncurkan Program Strategis

Jabar, Disway.id- Pemerintah dalam tahun 2024 telah menerbitkan kebijakan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Dengan pemberlakuan kebijakan itu tentunya harus ditindaklanjuti oleh seluruh Pemda di Jabar baik Pemkab/Pemkot dan Provinsi.

Demikian juga untuk Disdik Jabar, dengan pemberlakuan kurikulum tersebut, sudah siap Membuat beberapa program strategis.

Hal ini, diungkapkan Kadisdik Jabar, Wahyu Mijaya, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.Menurut Wahyu, salah satu tolak ukur dalam menerapkan kurikulum merdeka, adalah penerapan pendidikan dengan mensinergikan pengembangan potensi lokal di daerah.

BACA JUGA:Disdik Jabar Tegaskan Tidak Ada Pungli di SMAN Wilayah Kota Bekasi

dengan demikian, penerapan kurikulum merdeka, mulai untuk  konten bahan ajar, dan pengembangan kelembagaan sekolah yang dikembangkan harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

Menurut Wahyu, sebagai salah satu gambaran saja, untuk  pengelolaan pendidikan di jenjang SMK Untuk jurusan yang ada di daerah itu, harus selaras dengan konteks pengembangan pembangunan di wilayah tersebut.

"sebagai contoh saat ini Pemerintah Pusat sudah menetapkan kawasan Rebana sebagai Pusat Kawasan Nasional (PKN) , ini tentunya berimplikasi pada pengembangan sekolah kejuruan", jelas Wahyu.

BACA JUGA:Inovasi Baru, Siswa Simulasikan Persidangan di SMK Kartika XIX-1 Bandung

Menurut Wahyu, untuk di kawasan seperti Rebana, jika ada SMK baru yang akan didirikan, akan dievaluasi dan dievaluasi tentang jurusan yang nanti akan dibuat.

"untuk jurusan di SMK baru itu tentunya harus selaras dengan pengembangan di kawasan rebana bisa saja itu jurusan di bidang Perikanan atau Kemaritiman.

Kurikulum merdeka, jelas Wahyu salah satu sasarannya transformasi pendidikan menuju pendidikan yang berkualitas, prinsip link and match tentunya menjadi sasaran dalam pengembangan pendidikan jenjang SMK.

BACA JUGA:Ratusan Siswa SMAN 1 Cillin Menulis Mushaf Al-Qur'an

Target tersebut, tentunya menjadi bahan evaluasi dalam penerbitan ijin SMK baru. Hal yang diantisipasi, jurusan SMK yang ada dalam kategori "jenuh" yaitu jurusan yang banyak mengeluarkan lulusan, namun penyerapan lulusan itu kurang terserap di sektor ketenagakerjaan, ujar Wahyu.***

Sumber: