Sosialisasikan Pilkada, KPU Karawang Gandeng Buruh & Karang Taruna

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, bekerja sama dengan Karang Taruna, menggelar Diskusi Terpimpin dengan tema "Menakar Nasib Buruh Dalam Pilkada Karawang". Acara ini menghadirkan narasumber pengamat politik dan ekonomi Ir. H. Rd. Asmara Hidayatullah serta Ketua Umum FSPEK KASBI Karawang, Jeni Haryanto, Selasa (23/7)

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menyampaikan bahwa kegiatan diskusi ini merupakan salah satu upaya KPU dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada 2024. 

"Dalam sosialisasi ini kami menyasar Karang Taruna dan kalangan buruh. Dan tentunya peserta yang hadir hari ini sudah terdaftar di Daftar Pemilih," ujar Mari.

Ia menjelaskan bahwa kaum buruh yang rata-rata masih berusia produktif memiliki suara yang cukup signifikan. Menurutnya, pada Pemilu 2024 lalu, jumlah suara dari segmen masyarakat berusia produktif mencapai 60 persen.

"Kalau untuk di Pilkada ini, penghitungan jumlah pemilih berusia produktif belum selesai. Masih dalam tahapan Coklit. Tetapi kami berharap agar semua elemen masyarakat bisa ikut berpartisipasi di pesta demokrasi nanti," jelas Mari.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang, Asep Saepulah, menambahkan bahwa pihaknya akan secara masif menyampaikan hasil sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU kepada masyarakat. 

"Sebagai mitra, kami tentunya akan mensosialisasikan kembali mengenai peraturan-peraturan pemilihan umum kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam tubuh Karang Taruna banyak anggota yang berasal dari berbagai kalangan kaum buruh, seperti petani dan nelayan," kata Asep.

Asep juga berharap bahwa dalam perhelatan Pilkada 2024 ini, pemimpin selanjutnya bisa lebih memperhatikan kesejahteraan kaum buruh.

"Karawang merupakan kota industri sekaligus lumbung padi nasional. Jumlah masyarakat Karawang yang menjadi buruh juga banyak. Kami harap nasib buruh ke depan bisa lebih baik lagi," papar Asep.

Ketua Umum FSPEK KASBI Karawang, Jeni Haryanto, menegaskan bahwa pihaknya memiliki harapan besar kepada pemimpin selanjutnya untuk bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari kaum buruh.

"Aspirasi dari kaum buruh adalah agar pemimpin daerah bisa mendorong pemerintah pusat untuk menolak mengesahkan Omnibus Law. Karena itu lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan pekerja," ungkap Jeni.

Acara diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KPU Karawang untuk memastikan bahwa informasi terkait tahapan Pilkada 2024 tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum buruh dan anggota Karang Taruna.

Sumber: