Sikapi Hasil Ijtima MUI soal Salam Lintas Agama, BPIP Tegaskan Pentingnya Toleransi dan Keberagaman

   Pancasila adalah konsensus tertinggi yang telah disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Pancasila tidak dihegemoni oleh ajaran agama tertentu tetapi merepresentasikan substansi dari semua ajaran agama. Dalam konteks ini, ajaran Islam yang bersifat “Ubuddiyyah” dipraktekkan secara pribadi dan menjadi spirit dalam mengaktualisasikan moralitas diri dalam kehidupan sosial dan bernegara.

 

3. **Secara Sosiologis**:

   Larangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa. Tradisi toleransi ini telah menjadi kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang selama ratusan tahun. Keutuhan bangsa yang telah terjalin lama tidak boleh direduksi oleh kelompok keagamaan tertentu yang dapat mempolarisasi dan mendisintegrasi masyarakat.

 

4. **Secara Yuridis Islam**:

   Hasil ijtima hanya memiliki daya ikat secara internal bagi umat Muslim dan tidak boleh dipaksakan dalam forum publik karena akan mereduksi nilai-nilai persatuan dan penghargaan terhadap kemajemukan.

 

5. **Secara Konstitutif:

   Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Kehadiran negara dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi Pancasila di ruang publik guna menciptakan kesetaraan bagi setiap warga negara.

 

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki KTP wajib melaksanakan konsensus Pancasila dengan menjunjung tinggi toleransi dan menghormati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, BPIP menekankan pentingnya semangat toleransi dan keberagaman untuk memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, serta menolak segala bentuk eksklusivitas yang dapat merusak kemajemukan dan kerukunan yang telah terjalin selama ini.

Sumber: