Putusan MK UU Cipta Kerja, Pimpinan Komisi IX DPR RI Putih Sari Dukung Langkah Pemerintah

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mendukung sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dikabulkannya sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto pasca putusan itu langsung menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Prabowo sepakat melaksanakan putusan MK.

"Terkait penjelasan pemerintah yang merespons putusan MK, saya sangat mengapresiasi, artinya Pak Prabowo cepat tanggap untuk memperhatikan nasib para tenaga kerja kita mulai dari upah, sistem kerja outsourcing, PHK, dan semua norma-norma yang dikabulkan oleh MK," ujar Putih Sari kepada wartawan, Selasa (5/11).

BACA JUGA:Erablue Rayakan 2 Tahun Layani Pelanggan Setia, Siapkan Promo dengan Manfaat-Hadiah Senilai Total Rp800 Juta

BACA JUGA:Empat Pengedar Ganja di Rengasdengklok Diringkus Satresnarkoba Polres Karawang

Menurut Legislator Gerindra itu, amanah MK yang memerintahkan agar ada UU baru Ketenagakerjaan, akan segera dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan poksi-poksi yang ada di Komisi IX. 

"Apakah akan menjadi usul inisiatif DPR melalui Komisi atau melalui alat kelengkapan dewan lainnya, karena urusan ketenagakerjaan adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian nasional yang juga harus menjaga investasi dan perkembangan industri dalam negeri," kata Putih.

Lebih lanjut, Putih juga berharap dengan akan adanya regulasi baru dalam dunia ketenagakerjaan bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja sekaligus juga mampu meningkatkan keberlangsungan dunia usaha.

Sebelumnya, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil undang-undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya dalam sidang pengucapan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Pihak Partai Buruh mencatat terdapat setidaknya 21 norma dari tujuh isu dimohonkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Tujuh isu tersebut adalah upah, outsourcing, PKWT atau karyawan kontrak, PHK, pesangon, cuti dan istirahat panjang, dan tenaga kerja asing.

BACA JUGA:ISMEI Apresiasi Kinerja Kepolisian yang Gerak Cepat Berantas Judi Online

BACA JUGA:Budiwanto Dorong Jawa Barat untuk Segera Adaptasi Energi Bersih, Targetkan Net Zero Emissions 2050

Sumber: