Kebijakan Pendidikan Gubernur Dedi Mulyadi Disorot DPRD Jawa Barat

Jawa Barat, Disway.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti sejumlah kebijakan pendidikan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sepanjang tahun 2025. Sorotan ini muncul seiring adanya perubahan pola bantuan pendidikan yang dinilai berdampak langsung pada lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian serius adalah penghapusan bantuan langsung untuk pesantren. Bantuan tersebut dialihkan menjadi program beasiswa santri yang dikelola melalui skema baru. Menurut DPRD, perubahan kebijakan ini berpotensi mengurangi dukungan anggaran yang selama ini diterima pesantren untuk operasional dan pengembangan lembaga.

Anggota DPRD Jawa Barat menilai pesantren memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan di provinsi tersebut. Selain sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren juga berkontribusi dalam pembentukan karakter, moral, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pesantren dinilai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

BACA JUGA:Gubernur Dedi Mulyadi Ditekan: Program Hibah dan Bantuan Pendidikan Dinilai Berantakan

DPRD juga mengingatkan agar setiap kebijakan pendidikan disusun dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan, termasuk keberlangsungan lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat membuka ruang dialog dengan DPRD dan para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pengelola pesantren. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat.***

Sumber: