Oknum Staf Sekwan Kota Bekasi Diduga Jadi 'Pengepul' PPDB Online

KOTA BEKASI -Seorang oknum Staf Sekwan DPRD Kota Bekasi diduga jadi 'pengepul' PPDB Online. Kok bisa?

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menyebut oknum RS staf di Sekretariat Dewan (Sekwan) ikut menkoordinir siswa untuk masuk sekolah negeri melalui jalur belakang atau pengepul' PPDB Online.

Prilaku oknum Staf di Sekwan yang jadi pengepul' PPDB Online itu tidak ubahnya seperti 'pengepul' karena mengkomunikasikan melalui WhatsApp untuk siswa masuk sekolah negeri yang didapatkan oleh pengurus BMPS.

Modusnya oknum RS tersebut, mengkomunikasikan siswa yang tidak diterima melalui jalur PPDB Online 2022 dengan pihak tertentu agar bersiap masuk ke sekolah yang dituju. [caption id="attachment_81600" align="alignnone" width="1664"] Suasana pertemuan pengurus BMPS di ruang komisi III saat diterima oleh Kabag Umum Setwan Kota Bekasi, Kamis (21/7/2022)[/caption]

Oknum RS tersebut oleh BMPS telah di laporkan ke Hanan selaku Sekwan Kota Bekasi. Bahkan telah disampaikan secara terbuka dalam forum saat BMPS diterima Kabag Umum Sekwan DPRD Kota Bekasi Eka Hidayat di ruang komisi III.

"Izinkan saya membacakan bunyi WhatsApp dari oknum staf Sekwan di DPRD Kota Bekasi, tanggal 25 masuk sekolah negeri yang ditentukan, tolong kondisikan DP-nya, kalo ga yakin yaudah dikita delet saja, " ungkap Mizan membacakan isi WA dalam pertemuan dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga: Anggota Dewan Kota Bekasi Diingatkan Tak Jadi Calo PPDB Online

Atas hal itu BMPS berharap ada tindakan tegas dan Hanan sendiri membenarkan jika RS merupakan staf di Sekwan.

"Ada komunikasi antara seorang staf sekwan mengkomunikasi siswa yang tak diterima akan masuk ditanggal 25 Juli 2022 ini. Oknum itu juga mengkoordinir untuk mengumpulkan Down payment (DP) bagi siswa yang akan masuk ke sekolah negeri, " Tambah Ayung Sekretaris BMPS.

Bahkan lanjut Ayung, oknum RS tersebut tidak segan memerintahkan agar siswa yang akan di masukkan ke sekolah negeri, tapi tidak membayar DP agar di delet tidak usah dibantu.

"Staf sekwan ini kan disebar di masing-masing komisi dan fraksi. Mereka diminta mengetik surat mereka tidak paham substansinya, " tandas Ayung sembari mengaku tidak mengetahui status RS apakah TKK atau ASN.

Pengurus BMPS mengatakan saat koordinasi langsung dengan Sekwan terkait oknum tersebut Hanan membenarkan jika RS merupakan staf di Setwan dan nomor HP yang digunakan adalah nomor handpon RS.

Sementara itu Hanan Sekwan DPRD Kota Bekasi, mengakui telah menerima laporan dari pihak BMPS terkait RS yang disebut menjadi pengepul siswa PPDB Online. Namun dikonfirmasi lebih lanjut tindakannya apaHanan meminta waktu

"Saya telusuri dulu, nanti saya telusuri dulu dan meminta kejelasan. Tentu ada jedah waktu, informasi itu sudah ada dari BMPS Tapi perlu waktu untuk tindak lanjutnya, " ungkap Hanan.

Hanan hanya menyebutkan jika terbukti tentu ada sanksi sesuai prosedur berlaku. Dikonfirmasi terkait status RS apakah TKK atau ASN Hanan enggan komentar dan menyebut nanti saja dan terkesan masih menutupi.

Diketahui bahwa puluhan guru swasta di Kota Bekasi, menggelar aksi di kantor DPRD Kota Bekasi pada Kamis (21/7/2022) pagi. Mereka ikut menuding bahwa anggota Dewan Kota Bekasi menjadi Calo PPDB Online.(amn)

Sumber: