Lawan Pinjol Ilegal, Wakil Ketua DPR: Perkuat PNM dan Koperasi

JAKARTA - Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah diminta untuk menghadirkan solusi agar jeratan pinjol ilegal tidak terus terjadi. Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mengatakan, maraknya pinjol ilegal karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. "Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PT Permodalan Nasional Madani dan koperasi,â€ ujar Rachmat, Sabtu (6/11). Menurut Rachmat, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal. Sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini ada 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup. Namun sebagian server pinjol ilegal ini berada di luar negeri dan bisa dengan mudah muncul lagi dengan nama yang berbeda. Karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga menindak pengelolanya secara pidana. "Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan," ucapnya. Namun, menurut Rachmat, selain tindakan represif juga harus ada tindakan kuratif. "Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,â€ kata mantan Menteri Perdagangan itu. Berdasarkan data Bank Indonesia, lanjut Rachmat, outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp 286,755 triliun menjadi Rp 220,973 triliun. “Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,â€ katanya. Rachmat menilai, secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand. “Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,â€ jelasnya. Untuk itu Rachmat menyarankan, agar pemerintah memperkuat PNM dan koperasi. Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi telah memuji peran PMN di berbagai forum nasional dan internasional, terakhir di forum G20 di Roma pada 30 Oktober 2021 lalu. PNM tak hanya menyalurkan kredit tapi juga melakukan pendampingan. “Jadi jika ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maka berikan pada PNM ini, bukan untuk kereta cepat. Mereka terbukti efektif. Untuk Program Mekaar saja, yang disebut Pak Presiden di Roma, PNM memiliki 44 ribu tenaga pendamping,â€ ucapnya. Selain itu, lanjut Rachmat, perkuat pembiayaan untuk koperasi. “Bikin koperasi hingga ke tingkat desa. Juga sudah banyak koperasi yang sudah terbukti sehat dan efektif. Salurkan lewat mereka juga,â€ katanya. Menurut Rachmat, pekerjaan lain yang juga harus juga dilakukan adalah write off dan hapus tagih terhadap kredit macet UMKM yang di bawah Rp 10 juta, serta lakukan pembinaan dan pendampingan koperasi agar manajemen, akuntansi, dan pengelolaan keuangannya rapi sehingga kuat, dan berkembang. (bbs/ayi)

Sumber: