Bosan Kebanjiran, Warga Sepanjang Sub DAS Cileungsi Cikeas dan Kali Bekasi Minta Normalisasi Dipercepat

BEKASI - Persoalan banjir terus jadi momok bagi perumahan sepanjang aliran sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi, Jawa Barat. Berbagai upaya melalui diskusi hingga menghasilkan rekomendasi dalam rangka mengurai banjir. Tapi belum memberikan hasil maksimal, banjir tetap terjadi bahkan pada 16 Februari 2022 banjir parah kembali terjadi hingga membuat warga kembali terusik. KP2C kembali menggelar diskusi bertempat di aula Masjid Siti Rawani, Vila Nusa Indah, Jatiasih, Kota Bekasi dengan menghadirkan Sejumlah Ketua RW terdampak banjir di perumahan sepanjang aliran sub DAS Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi, pada Minggu (6/3/2022). Terbaru atas dorongan warga korban banjir,  KP2C pun membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Ketua DPR-RI. Isi petisi tersebut menuntut agar pemerintah melakukan percepatan normalisasi sungai Cileungsi Cikeas. Hari ini petisi itu telah diteken lebih dari 7000 orang. Tema diskusi adalah Percepatan Normalisasi Sungai Cileungsi Cikeas. Selain Ketua KP2C, pembicara lainnya adalah perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Dalam diskusi tersebut muncul sejumlah tuntutan masyarakat korban banjir. Satu di antaranya tentang penurunan permanen Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Bekasi 2 meter. Penurunan TMA diyakini warga sebagai solusi mudah, murah dan cepat dalam mencegah atau meminimalisasi dampak banjir. Sementara kebutuhan air baku PDAM Kota Bekasi yang memanfaatkan air bendung dengan mengandalkan sistem gravitasi hendaknya diubah. Tepatnya mengubah dari sistem bendungisasi yang selama ini dilakukan menjadi sistem pompanisasi. Tuntutan berikutnya adalah membongkar pilar jembatan Bendung Koja di Kecamatan Jatiasih. Tujuannya, untuk mengatasi sampah bambu dan potensi banjir di perumahan Vila Nusa Indah 3, Vila Mahkota Pesona Kabupaten Bogor dan Puri Nusaphala serta Perum Mandosi Permai Kota Bekasi. Kemudian masyarakat korban banjir juga menuntut percepatan normalisasi sungai Cileungsi Cikeas. Di antaranya menuntut pemerintah melakukan studi  LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) pada tahun 2022 ini; konstruksi normalisasi sungai Cileungsi-Cikeas mulai dikerjakan  tahun anggaran 2023. Dengan begitu program ini harus masuk di perencanaan anggaran yg dibuat tahun ini. Tuntutan lainnya, Gubernur, Bupati dan Walikota wajib memasukkan anggaran pengadaan lahan di anggaran 2023 yang perencanaannya dibuat tahun ini; dan menuntut adanya  pernyataan tertulis dari pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah. Juga mengemuka permintaan warga RW 04 Jakasetia agar Pemkot Bekasi mengupayakan akses alat berat masuk ke perumahan Jaka Kencana. Ini supaya proyek normalisasi Kali Bekasi bisa dikerjakan. Dulu di tempat yang sama pada 13 Oktober 2018, KP2C juga menggelar diskusi serupa yang dihadiri 260 Ketua RT/RW terdampak banjir. Ketika itu, diskusi tersebut menelurkan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Yakni, normalisasi sungai Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi; penanggulan permanen; pembangunan cek dam (pintu pengendali air); serta pembangunan waduk di hulu sungai. "Hasilnya, pada 2021 sudah dimulai normalisasi Kali Bekasi. Tapi sayangnya belum ada kepastian kapan normalisasi sungai Cileungsi dan Cikeas dilakukan," ungkap Puarman dalam paparannya. (amn)

Sumber: