Dianggap Lamban, Ini Jawaban Menohok KPUD dan Bawaslu Terkait Sosialisasi Aturan Kampanye

KOTA BEKASI - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Jawa Barat memiliki alasan tersendiri terkait anggapan lamban dalam melakukan sosialisasi aturan kampanye ditengah partai politik yang mulai memanaskan mesin di Kota Patriot. Kekinian terlihat alat peraga kampanye (APK) seperti "malu-malu" disebar di berbagai titik lokasi strategis wilayah Kota Bekasi. Mulai dari ujung Kecamatan Medan Satria hingga wilayah Kecamatan Jati Sampurna (Kranggan) APK nampak terpasang. Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni, dikonfirmasi terkait APK yang mulai menyebar di Kota Bekasi menanggapi hal itu dengan mejawab jika belum ada peraturan atau regulasi yang mengatur untuk dilakukan sosialisasi. "Kami bekerja sesuai regulasi. Kalau kami didorong untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, pertanyaannya, regulasi mana yang harus kami sosialisasikan atau kami edukasikan?," ujar Nurul pada KBE, Rabu (29/6). Konstelasi yang terjadi di masyarakat Kota Bekasi, sebagai dampak jelang tahun politik ditanggapi Nurul sebagai perilaku etika. "Mohon dapat melihat secara lebih komprehensif. Perilaku kami juga diatur oleh kode etik penyelenggara Pemilu," terang Nurul lagi. Namun demikian fakta di lapangan pun terkait dianggap lamban pelaksana event politik tahun itu mensosialisasi peraturan hingga muncul polemik curi start kampanye ditanggapi santai karena belum ada aturan. "Kalau sudah ada aturannya, pasti akan kami sosialisasikan. Itu sudah menjadi kewajiban kami," tegas Nurul . Slow motion KPUD Kota Bekasi antisipasi simpang siur aturan kampanye ditanggapi Nurul dengan regulasi. "Aturannya juga belum ada Romo. UU 7/2017 tidak mengatur. KPU juga belum mengeluarkan PKPU mengenai hal ini. Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, KPU RI baru mengeluarkan 1 PKPU yaitu PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024," pungkasnya. Sementara jawaban berbeda dari Ali Mahyail Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi terkait sosialisasi angkat bicara. "Anggaran belum turun," tegas Kanda Ali singkat, lugas dan jelas. (kos)

Sumber: