Wacana Gabung DKI, Fraksi PAN Sebut Wali Kota Depok 'Ngaco'

KOTA BEKASI - Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, M. Hasbullah Rahmad,  menyebut wacana penggabungan Kota Depok ke DKI Jakarta oleh Wali Kota setempat sebagai ungkapan 'ngaco' alias tidak mendasar. Namun demikian Hasbullah tidak melarang orang berwacana. Namun sebagai kepala daerah harus membuat ungkapan yang bisa menyejukkan tidak ngawur terkesan asal berbicara karena secara administrasi Kota Depok sudah diatur terkait batas wilayah antar provinsi. "Depok sudah jelas diatur dalam Undang-undang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Makanya saya sebut ngaco saja wacana itu. Wajar jika Plh Gubernur Jabar Pak Uu, marah, "ungkap Anggota DPRD Jabar dari daerah pemilih Kota Depok-Bekasi ini, Senin (18/7/2022 Menurutnya APBD Provinsi Jabar sudah cukup maksimal untuk membantu pembangunan di Depok. Jika Wali Kota Depok berkeinginan pembangunan di daerah seperti Jakarta  harusnya wali kota sebagai kepala daerah harus berupaya untuk menarik infrastruktur pembangunan yang mencerminkan Kota metropolitan ke Depok. Bukan sebaliknya harus bergabung secara administrasi ke DKI Jakarta. "Itu hanya keinginan pribadi Wali Kota Depok. Toh masyarakat Depok tidak ada, dan tak pernah terbukti ada refrendum bahwa masyarakat Depok yang berjumlah 2,2 juta jiwa ingin bergabung dengan DKI tidak ada,"tegasnya . Apalagi saat ini DKI Jakarta sebagai wilayah ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur,"Nah apakah struktur pemerintahnya kedepan tetap tidak ada DPRD hanya ada ada wali Kota tentu akan ada perubahan,"tandasnya. Jika kekhususan DKI Jakarta di cabut tentu ada kebijakan lain. Pertanyaannya apakah  nanti Ibu kota sudah di pindah ke Kalimantan Timur pemerintah di provinsi DKI Jakarta sekarang masih berlaku khusus? Kota Depok jelasnya sudah terbangun melalui UU Nomor 15 tahun 1999, dan berpisah dari Kabupaten Bogor itu statusnya berdiri sendiri sebagai Kota Madya bagian dari Provinsi Jabar. "Ga gampang tiba-tiba gabung ke DKI Jakarta karena itu bukan seperti membalikan telapak tangan,"tukasnya. Dia pun menegaskan bahwa selama ini Kota Depok cukup mendapat perhatian melalui APBD Provinsi Jawa Barat melalui program pembangunan. Tahun ini saja imbuhnya Hasbullah, di Kota Depok ada bangunan under pass Dewi Sartika dengan jumlah biaya mencapai Rp138 miliar. Bahkan Gubernur Jabar sendiri telah menjanjikan pembangunan alun-alun di wilayah barat Kota Depok, yakni di wilayah Sawangan, dan itu pemanfaatannya untuk masyarakat Depok. Sebelumnya diketahui Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meradang dengan meminta wali Kota Depok untuk tidak mengeluarkan statmen yang membuat gaduh terkait manuver Wali Kota Mohammad Idris yang mengusulkan daerah penyangga DKI bergabung dengan Jakarta menjadi Jakarta Raya. “Tolong, Pak wali kota, jangan menambahkan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat gaduh, dan membuat masyarakat memiliki pikiran-pikiran lain. Karena kata-kata itu seolah-olah mendiskreditkan kami sebagai pemerintah dan pimpinan di Jawa Barat,â€ kata Uu.(amn)

Sumber: