Dedi Mulyadi Dinilai Gagal Benahi Pendidikan Jawa Barat: Kebijakan Tanpa Arah dan Tata Kelola yang Kacau

Jawa Barat, Disway.id - Gelombang kritik tajam kembali menghantam Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kali ini diarahkan langsung kepada Gubernur Dedi Mulyadi. Organisasi pemantau pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menilai Dedi telah gagal total dalam menangani krisis pendidikan di provinsi dengan jumlah pelajar terbanyak di Indonesia itu.

 

Menurut JPPI, kebijakan pendidikan di era kepemimpinan Dedi cenderung sporadis dan tidak memiliki arah yang jelas. Banyak program hanya berhenti di tingkat seremonial dan pencitraan politik, tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan — mulai dari maraknya anak putus sekolah, minimnya kualitas infrastruktur, hingga ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa.

 

“Pendidikan di Jawa Barat seolah berjalan tanpa kompas. Tidak ada keberpihakan nyata terhadap kelompok miskin atau daerah tertinggal,” ujar Koordinator Nasional JPPI dalam pernyataannya.

BACA JUGA:Dugaan Berebut Proyek di Disdik Jabar: Cermin Bobroknya Pengawasan dan Etika Birokrasi

Lebih lanjut, JPPI menyoroti lemahnya tata kelola Disdik Jabar yang berada di bawah kendali Gubernur. Mulai dari persoalan aset sekolah yang bermasalah, dugaan penyimpangan proyek, hingga minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Situasi ini, kata mereka, menunjukkan adanya krisis kepemimpinan yang serius.

 

Bahkan, sejumlah kebijakan yang diambil justru menimbulkan kegaduhan. Program-program pendidikan yang digadang sebagai “terobosan” sering kali tak memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan tidak dievaluasi secara transparan. Akibatnya, publik menilai arah reformasi pendidikan di Jawa Barat kini tak lebih dari sekadar retorika politik.

 

“Gubernur seharusnya menjadi teladan moral dan intelektual. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, publik melihat pemimpinnya abai terhadap kondisi pendidikan,” tambah pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia.

 

Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap kondisi sekolah di pelosok. Banyak ruang kelas rusak, tenaga pendidik honorer belum sejahtera, dan fasilitas dasar pendidikan masih jauh dari layak.

 

Sumber: