Pemerintah Percepat Proyek Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta, Ini Progres Terbarunya

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID, CIKARANG - Proyek pembangunan rusun subsidi Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang digarap Lippo Group, sesuai progres.

Seperti diutarakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat tinjau progres rusun subsidi Meikarta bersama Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Tedi Bharata, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan CEO Lippo Group James Riady pada Selasa, 26 Mei 2026.

Kata dia  pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana. “Proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian ground breaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028,” jelas Menteri Ara.

Dia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

“Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja,” ujar dia.

Menurutnya, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

“Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini masih berjalan sesuai rencana.

“Saat ini progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas dan aturan yang berlaku.

“Kita harus memastikan pembangunan rusun subsidi ini berjalan cepat, tetapi tetap sesuai aturan dan menjaga kualitas pembangunan,” tegas Ara.

Dia juga menjelaskan skema kolaborasi dalam pembangunan proyek tersebut.

“Posisi Kementerian PKP dalam program ini adalah sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Untuk pembiayaan dan pembangunan dilakukan melalui Danantara, sementara tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Sumber: