Satgas Percepatan MBG Cikarang Selatan Sidak SPPG, Ini Targetnya

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID, CIKARANG - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, proaktif mengawal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satu di antaranya, monitoring atau inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG agar produksi makanan berjalan sesuai standar.

Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said mengatakan, Satgas SPPG MBG ini sesuai amanat dari Bupati Bekasi yang memerintahkan pembentukan Satgas di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Jadi tujuannya adalah supaya pemerintah kecamatan bersama dengan forkopimcam dan elemen-elemen yang ada di wilayah itu memantau, mengevaluasi pelaksanaan dapur MBG ini," kata Said pada Senin, 22 Juni 2026

Ia menjelaskan, tim satgas SPPG MBG ini melibatkan Pemerintah Kecamatan, Forkopimcam, Kepala Desa, UPTD Puskesmas, UPTD Keberhasilan, kader posyandu, serta element-element masyarakat lainnya.

Saat ini, dari jumlah dapur yang diproyeksikan sebanyak 30 dapur, baru ada 20 dapur sudah berjalan yang tersebar di 7 desa di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.

"Tentu tugas kita disini adalah melakukan pembinaan terhadap dapur-dapur MBG berikut manajemennya sehingga itu bisa tertata dengan baik, baik dalam urusan administrasi, perizinannya, kelayakan dan kelengkapan dari dapur MBG itu sendiri. Sampai pada urusan keamanan kemudian distribusi dan kemanfaatan di masyarakat khususnya terhadap penerima manfaat," tuturnya.

Selain itu, kata Said, keberadaan dapur MBG ini bisa memberikan efek domino positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar dapur MBG. Salah satu contohnya adalah rekrutmen karyawan harus dari masyarakat setempat.

"Kemudian keberadaan MBG ini juga bisa memberikan efek sosial terhadap masyarakat disitu, artinya tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan kehidupan sosial di sekitarnya," ujarnya.

"Selanjutnya, dapur-dapur MBG ini membutuhkan bahan baku yang cukup banyak dan kita berharap bahwa mereka memprioritaskan masyarakat di sekitarnya sebagai supplier termasuk ketika ada koperasi merah putih atau koperasi yang dibentuk masyarakat, BUMDes dan para pelaku-pelaku UMKM untuk bisa menjadi bagian tak terpisahkan supplier bahan baku MBG itu," sambungnya.

Tidak hanya itu, tugas Satgas  SPPG MBG ini melakukan monitoring kemudian mengevaluasi untuk memastikan bahwa keberadaan dapur MBG di wilayah ini memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

"Kalau misalnya saja ketentuan dan syarat-syaratnya tidak sesuai, maka setidaknya satgas ini bisa merekomendasi ke lembaga-lembaga terkait untuk melakukan tindakan yaitu tindakan berupa perdata, atau tindakan pidana. Apalagi kalau berkaitan dengan urusan-urusan lingkungan, ipal nya tidak ada kemudian menimbulkan dampak buruk ke masyarakat, itu tim satgas bisa merekomendasikan untuk melakukan tindak lanjut," jelasnya.

Ia menambahkan, Satgas SPPG MBG ini juga diminta membuat, menyampaikan laporan setiap minggunya ke Satgas Kabupaten. Saat ini sudah ada beberapa dapur MBG yang sudah didatangi tim satgas 

"Kedepannya kita akan mengatur jadwal untuk turun bersama tim satgas mendatangi semua dapur tapi ada juga yang tidak kami jadwalkan yang sifatnya sidak terhadap dapur MBG itu. Apalagi tahu kalau ada laporan dari masyarakat kita langsung turun," tandasnya (mil)

Sumber: