DPRD Jabar Minta Pemprov Penuhi Kekurangan BPMU Siswa Aliyah

BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menanggulangi polemik pemenuhan bantuan hibah untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta se-Jawa Barat. Untuk itu, Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat, perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jawa Barat di Ruang Rapat Komisi V, Senin (11/4). Sekretaris MPW DPW PKS Jawa Barat yang akrab disapa Gus Ahad ini menyebut, agenda RDP tersebut ialah membahas solusi kekurangan realisasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) MA negeri dan swasta untuk direalisasikan pada APBD Perubahan Tahun 2022. Setelah melaksanakan RDP, Gus Ahad menyebut pimpinan dan anggota Komisi V telah bermufakat untuk memberikan solusi terbaik terkait polemik tersebut dengan memutuskan Pemprov Jawa Barat. "Kita semua sepakat ya, bahwa Pemprov Jabar harus memenuhi BPMU MA negeri dan swasta sebesar Rp.700 ribu tanpa terkecuali," ujar Gus Ahad. Hasil RDP tersebut tentunya menjawab kegelisahan terkait adanya selisih dari seharusnya 239.234 siswa, sedangkan alokasi anggaran hanya tersedia hanya 142.858 atau ada selisih 96.376 siswa. Oleh karena itu, lanjut Gus Ahad, kekurangan anggaran BPMU sekitar Rp. 67 Miliar akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebagaimana yang hasil musyawarah mufakat dalam RDP tersebut. Selain itu, Gus Ahad berpesan, temuan kali ini harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak, karena menyangkut Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2022 dan rencana perubahannya. "Ketika datanya terkait besaran APBD, semua pihak harus sangat hati-hati. Ini menyangkut ribuan sekolah dan madrasah. Harus sama-sama saling mendukung untuk kebaikan warga Jawa Barat," tegas Gus Ahad usai memimpin RDP. Sebelumnya, Gus Ahad secara konsisten memberikan perhatian secara khusus terhadap BPMU untuk MA negeri dan swasta. Proses pengupayaan BPMU sendiri telah dimulai sejak zaman Gubernur Ahmad Heryawan, lalu dilanjutkan oleh suksesornya Ridwan Kamil tahun 2020 lalu. (wyd/mhs)