Perusahaan di Karawang Minim Kolaborasi, Pengawas Keluhkan Pengembangan SDM di SMK

KARAWANG– Sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Karawang tercatat memiliki lebih dari 1.700 perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan industri. Namun kontribusi dalam program kolaborasi pengembangan kompetensi SMK di Karawang dianggap masih rendah, jika dibandingkan dengan perusahaan dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Salah satunya dalam bantuan pengembangan dan pemberdayaan unit usaha program 'teaching factory' SMK yang mayoritas justru di sentuh oleh perusahaan dari luar Karawang. "Kami di program Teaching Factory akan di bantu unit usahanya dari 3 perusahaan, ketiganya dari Tegal, Bandung dan Purwerejo. Tidak ada perusahaan yang dari Karawang, " ungkap Kepala SMK PGRI Telagasari, Yanyan Sopian ST, Senin (29/8) kemarin. Disisi lain, Pengawas Pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Jaenudin mengatakan, SMK di bawah kendali Pemprov hanya memiliki wilayah kerja. Namun tidak punya kekuasaan, sehingga yang memiliki kuasa pengembangan wilayahnya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Karawang, sebut Jaenudin, memiliki 115 SMK baik Negeri maupun swasta, tapi tak kunjung diberi wujud apresiasi ditengah 1.700 perusahaan yang berdiri kokoh di kawasan. Contoh kecil dalam program Teaching Factory saja, mayoritas SMK justru lebih banyak di bantu unit usaha untuk pengembangan dan pemberdayaan siswanya dari perusahaan luar Karawang, seperti Tegal, Purwarejo dan Bandung. Padahal, Karawang memiliki kuasa membuat strategi untuk mengumpulkan semua perusahaan yang ada, duduk bareng dan kuatkan lewat regulasi untuk memberikan pembinaan bagaimana budaya industry, bagaimana unit produksi dan kerjasamanya. "Masa iya banyak perusahaan kok minim kolaborasi program dengan SMK di Karawang? Ajak dong perusahaan itu duduk bareng Bupati, Disnaker, Disperindag, Disdikpora hingga akademisi, buat komitmen bersama soal ini,â€ ucapnya. Jaenudin menambahkan, permintaah SMK kepada perusahaan mau pun pemda tidak berupa bantuan uang. Melainkan kebijakan strategis yang mengacu pada pengembangan sumber daya manusia. Jika 1.700 perusahaan di Karawang mau  mengadopsi minimal 5 siswa dari tiap SMK, maka diharapkan bisa menjadi solusi menekan angka pengangguran. Ia berharap, ada perhatian khusus dari Pemkab Karawang soal keseriusan kolaborasi ini, sehingga kehadiran perusahaan di Karawang membawa manfaat dan dirasakan oleh warga SMK. "Sekali lagi, Dinas seperti kami hanya memiliki wilayah, tapi tidak punya kuasa. Sementara yang punya kekuasaan adalah pimpinan daerah tempat sekolah itu ada, yaitu Bupati, maka sudah seharusnya sejalan dengan program di SMK ini,â€ pungkasnya. (bbs/wyd)