Pemerhati : Minta Elit Tidak Cari Muka Lagi Ihwal Perpanjangan atau Penundaan Pemilu

PUBLIK hari-hari ini diramaikan dengan wacana penundaan pemilu ataupun wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode ke tiga periode. Terakhir yang paling hangat di halangan ramai adalah, dimana dalam pertemuan Silaturahmi Rahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa Se-RI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode. Jokowi mengakui, bahwa sangat sering sekali mendapat aspirasi tersebut. Namun pihaknya, berjanji bahawa dirinya tidak akan pernah melanggar konstitusi. "Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ucap Jokowi saat meninjau Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3). Sebagaiman diketahui bersama, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD), konstitusi mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Menanggapi pernyataan presiden Jokowi, Pemerhati Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Karawang, Feri Rizwan mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan presiden yang sudah mau taat terhadap konstitusi. Feri juga meminta agar para elit politik, untuk tidak memanfaatkan isu ini dalam rangka mencari muka terhadap presiden. "Saya apresiasi, dan saya yakin, jokowi pasti taat konstitusi. Amanat UUD harus kita jaga, karena kalau sampai tiga periode bisa kebablasan. Kedua saya menginginkan agar para elit politik tidak memanfaatkan penambahan masa jabatan, untuk cari muka terhadap presiden," kata Feri kepada KBE, Rabu (30/3). Tidak hanya itu saja, jika saja wacana penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden bisa terjadi, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar menolakak hal tersebut. "Mengajak civil society, terutama para mahasiswa untuk bersama-sama menyuarakan penolakan atas penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden," pungkasnya. (cr1/kbe)