KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, mulai serius garap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi perparkiran.
Satu di antaranya, konsep inovasi kerjasama dengan swasta yang akan diusulkan ke Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna menegaskan PAD sektor perparkiran ini sudah ada konsep inovasi.
"Jadi memang kita akan meniru konsep perparkiran seperti di Kota Pekanbaru, Riau, dengan potensi perparkiran yang dikerjasamakan dengan swasta," kata dia kepada Cikarang Ekspres (KBE Group), Selasa 06 Juni 2023.
Meski jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru lebih sedikit dari Kabupaten Bekasi, sambung Yana, ternyata bisa pencapaian PAD-nya tembus Rp 9,3 miliar.
"Nah, kalau diterapkan di Kabupaten Bekasi bisa dua kali lipat lebih banyak jumlahnya, sehingga bisa berpotensi menghasilkan PAD minimal Rp 15 miliar," ujarnya.
Meski begitu, Yana menyatakan pencapaian PAD parkir bisa berjalan maskimal dengan catatan infrastruktur lahan parkirnya harus disiapkan dahulu oleh pemerintah daerah.
"Lahan parkir milik pemerintah daerah tapi dikelola oleh BLUD seperti di RSUD," ucap dia.
Selain itu, Yana menambahkan, harus dibenahi dari tim pendukungnya seperti Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan juga pengelolaan aset daerah yang dipergunakan untuk park and ride seperti parkir kendaraan pribadi di stasiun atau terminal.
Lebih jauh, Yana menyatakan, target PAD dari Dishub Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 dan 2022 sudah mencapai 100 persen namun masih belum maksimal.
"Untuk tahun 2023 di bulan Juni ini baru mencapai 50 persen dan akan kita genjot terus supaya bisa lebih dari 100 persen," ucapnya.
Yana menyebutkan, retribusi sektor perparkiran banyak jenisnya, di antaranya retribusi parkir tepi jalan, retribusi fasilitas penumpang bis dan retribusi parkir penitipan (park and ride).
Namun saat ini, kata dia, pemasukan terbanyak dari Dishub Kabupaten Bekasi untuk PAD bersumber dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor.
"Tapi untuk angkutan kota (angkot) retribusinya nihil karena dampak covid, karena ada batasan penumpang dan mereka minim pendapatan," tandasnya. (har)