Selain dilakukan evaluasi dan audit internal, Pemerintah juga melaporkan temuan ke Kemendikbud untuk dilakukan penyempurnaan aturan yang diterapkan.
BACA JUGA:Cawe-cawe PPDB Online 2023 Diduga Terjadi Pada Dua SMA Favorit di Kota Bekasi
"Karna sejatinya ada beberapa wilayah yang belum cocok diterapkan PPDB karna kurangnya infrastruktur,"paparnya.
Mas Tri sapaan akrabnya pun menyampaikan bahwa dugaan pelanggaran kebanyakan terjadi di sekolah unggulan.
BACA JUGA:Pendaftar di PPDB Tahap Kedua Mencapai 200 Ribu Peserta
"Jadi semakin sekolah itu di favoritkan, maka angka dugaan angka pelanggarannya semakin tinggi,"ujarnya menegaskan hal tersebut,dipastikan semaksimal mungkin tidak ada siswa/i yang terzalimi.
Bahwa saat ini lanjutnya, Satgas Saber Pungli yang dipimpin wakapolres Metro Bekasi Kota juga terus bergerak menindaklanjuti oknum yang ‘menjual’ bangku sekolah.
BACA JUGA:Harta Karun Indonesia Berada di Perbatasan RI Dengan Papua Nugini
"Saya secara pribadi minta maaf atas banyaknya ditemukan hal-hal tersebut, dan berharap juga kepada Kemendikbud bisa segera menyempurnakan dan mengubah aturan PPDB agar sistem ini bisa benar-benar adil dan proporsional,"tandasnya.***