Jabar, Disway.id- Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan sebanyak 4.791 yang dibatalkan keikutsertaannya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, telah diterima di berbagai sekolah, mulai sekolah swasta hingga pesantren di daerahnya masing-masing.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Yesa Sarwedi menjelaskan, ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya itu dilakukan karena berbagai sebab. Namun mayoritas ketidaksamaan data.
Sebagai contoh dokumen KK tidak sesuai, titik koordinat juga, termasuk karena nilai rapor dan dokumentasi program penanganan kemiskinan hingga prestasi tidak sesuai.
BACA JUGA:PPDB Tahap 1 dan 2 Berlangsung Objektif, Transparan dan Akuntabel
"Namun kini para siswa tersebut sudah diterima dan saya pastikan tidak ada dari 4.791 yang tidak sekolah. Kita juga telah membentuk tim evaluasi agar dalam pelaksanaan PPDB tahun depan, hal-hal seperti ini tidak terulang lagi," jelasnya, Minggu, 23 Juli 2023.
Menurut Yesa, 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya tersebut merupakan peserta yang tidak memenuhi persyaratan saat proses verifikasi dari pelaksanaan PPDB tahap I dan II. "Jadi bukan siswa sudah masuk diterima PPDB lalu dibatalkan, melainkan peserta yang tidak terverifikasi pada saat proses pendaftaran, lalu ter-reject tertolak," Jelas Yesa.
Ia mencontohkan, calon siswa ketika mendaftar dan titik koordinatnya tidak sesuai berkas pendaftaran akan dikembalikan lagi kepada siswa.
BACA JUGA:Aduan Kasus Pungli PPDB di Jabar Sudah Diselesaikan Inspektorat
Dari data yang ada 4.791 siswa yang didiskualifikasi dari PPDB itu tersebar di 27 kabupaten/kota. Kabupaten Bogor berada di urutan teratas dengan jumlah 1.635 siswa, Kabupaten Bekasi 589 siswa dan Kabupaten Bandung 410 siswa.
"Kami tidak menghakimi jika tiga daerah tersebut banyak yang memalsukan data. Sebab, angka 4.791 itu, adalah akumulasi dari data siswa yang tidak sesuai sehingga dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar Asep B Kurnia meminta, agar data 4.791 siswa yang curang tersebut transparan dan dibuka ke publik.
BACA JUGA:90 Persen Masalah PPDB Sudah Direspons Disdik Jabar Meski Tidak Diviralkan
"Saya mau lihat yang 4.791 itu dimana, harusnya transparan terjadi dimana dan konsekuensinya seperti apa. Saya melihat masih aman-aman saja yang sekolah. Ini harus dikawal juga saya harap ada transparansi, misal sekolah A berapa yang didiskualifikasi," tegasnya.
Asep menuturkan, jika pembatalan keikutsertaan tersebut dilakukan tanpa solusi, menurutnya ada kesalahan tindakan dari Pemprov Jabar. Sebab kata dia, sanksi tanpa solusi merupakan hal yang keliru.
Karena itu, Asep mendesak agar Disdik Jabar untuk bisa membuka rincian data 4.791 siswa yang kedapatan curang itu. Dia meminta data mengenai asal sekolah hingga wilayah mana bisa dipaparkan secara transparan.
BACA JUGA:Begini Penjelasan Disdik Jabar Terkait Kuota Zonasi Lebih Banyak dari Jalur Lainnya
"Harus ada transparansi, jangan hanya jumlahnya saja, ini dimana saja kan, terus apa yang sudah dilakukan, didiskualifikasi itu bentuknya apa. Data dari Disdik itu belum jelas, berapa dari sekolah mana, dari wilayah mana dan saya rasa semua kabupaten kota di Jabar hampir semua melakukan hal demikian," jelas dia.(ADV)