KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kota Bekasi menegaskan tidak ada pembatasan dalam pembelian beras di toko ritel atau tempat lainnya di wilayahnya.
Hal itu sekaligus mengklarifikasi terkait kebijakan pembatasan pembelian beras hanya 10 kg per harinya di toko ritel bagi masyarakat.
"Kami pastikan untuk stok beras di Kota Bekasi masih aman,"tegas Robert TP Siagian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, memberi klarifikasi terkait beredarnya informasi pembatasan dalam pembelian beras, Kamis 5 Oktober 2023.
BACA JUGA:Kunjungi Galeri Dekranasda di Gedung Biru Pemkot Bekasi, Yolla Kusuma Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal
Ditegaskan t erkait adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pembatasan pembelian beras maksimal 10 kilogram (kg) per konsumen per hari di ritel modern adalah merupakan inisiatif/ kebijakan manajemen toko ritel.
Dikatakan bahwa sebagaimana disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bahwa dipastikan stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman,
ketersediaan beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,7 juta ton untuk bulan Oktober.
BACA JUGA:Antisipasi Kebakaran, TPA Sumur Batu Jadwalkan Penyiraman Rutin
Jumlah cadangan beras ini akan meningkat 2 juta ton pada November mendatang.
"Jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November,"papar Robert.
BACA JUGA:Surati Pj Wali Kota Bekasi, LINAP Minta Hasil Tender Proyek PSEL di TPA Sumur Batu Dibatalkan
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun. Bantuan ini akan menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Lebih lanjut Robet menjelaskan bahwa skema pembatasan pembelian beras di toko ritel tersebut dikhususkan pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.
BACA JUGA:Dinkes Bekasi Bentuk Tim Usut Dugaan Malapraktik RS Husada Kartika Jatiasih
"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog,"jelas dia.
Adapun, untuk pembatasan pembelian beras komersial diserahkan ke masing-masing ritel. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan melakukan intervensi pasar.
"Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing,"sambungnya.
BACA JUGA:Mohammad Taufiq Santoso Resmi Duduki Kursi Pj Sekda Jawa Barat
Robet menerangkan, bahwa pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran.
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memudahkan jangkauan masyarakat.
Untuk diketahui bahwa beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif.
BACA JUGA:Nabung dan Buka DPLK di bank bjb, Bisa Dapat Tiket Konser Cerita Cinta Intimate Collaborate
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas, ketersedian stok di ritel maupun di toko beras aman," ucapnya.
Robet lanjut mengatakan meski sekarang kondisi stok beras masih aman untuk diperoleh masyarakat, pihaknya tetap akan rutin mengecek ketersediaan stok beras di pasaran.
BACA JUGA:Bertambah Satu Lagi Anggota KUB bank bjb, bank bjb dan Bank Maluku Malut Teken MoU Sinergi Bisnis
Dasar pelaksanaan kegiatan stabilisasi stok beras di masyarakat dikatakannya, Pemkot Bekasi berpedoman pada instruksi Pemerintah Pusat melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.
Dijelaskan, Instruksi ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penetapan harga eceran tertinggi beras.
BACA JUGA:Mendagri Sahkan Pemberhentian Bupati Karawang dan Tunjuk Aep Syaepuloh jadi Plt Bupati
"Dari Intruksi ini Pemkot Bekasi menindaklanjutinya dengan memantau ketersediaan beras di pasaran. Namun apabila terjadi kelangkaan Beras maka Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar," pungkasnya. ***