Kurikulum tambahan itu bisa dengan memasukkan mata pelajaran khusus, atau dengan membentuk ekstrakurikuler.
"Misalnya, masukan mata pelajaran sepeda motor Honda, Mobil Toyota dan sebagainya dengan tenaga pengajar langsung dari perusahaan. Kalau mata pelajaran sepeda motor Honda ya gurunya dari AHM, begitu pun dengan mata pelajaran khusus lainnya. Atau bisa juga dengan membentuk ektrakurikuler Honda, Yamaha dan sebagainya, dengan tenaga pembimbing dari perusahaan,” terang Indriyani.
Indriyani menuturkan, model pembelajaran seperti itu sudah diterapkan di SMK Mitra Industri Kabupaten Bekasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK di Karawang yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengangguran.
"Pemkab Karawang juga bisa mencoba membangun SMK Mitra Industri seperti yang ada di Kabupaten Bekasi. Dimana dalam operasional nya sekolah tersebut sangat melibatkan pihak perusahaan secara langsung. Pemkab Karawang bisa lakukan kunjungan kesana," terang Indriyani.
Indriyani juga menyarankan agar Pemkab Karawang dapat meminta pihak perusahaan untuk mengirimkan tenaga pelajar ke setiap SMK sebagai program corporate social responsibility (CSR) yang rutin diberikan oleh perusahaan kepada Pemkab Karawang.
"Jika biasanya perusahaan otomotif, elektronik dan sebagainya hanya memberikan CSR kepada sekolah dalam bentuk peralatan atau sekedar ruang terbuka hijau, coba berinovasi dengan meminta agar perusahaan dapat mengirimkan tenaga pengajar. Sehingga bisa mengajarkan lebil detail dan mencetak calon tenaga kerja seperti yang perusahaannya butuhkan,” jelas Indriyani.
BACA JUGA:Nonton Drakor Nothing Uncovered Episode 01 Subtitle Indonesia
BACA JUGA:Nonton Akuyaku Reijou Level 99 Episode 11 Subtitle Indonesia
Meskipun dalam pembinaan SMA/MA/SMK atau sederajat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, ia yakin program peningkatan kualitas lulusan SMK melalui penerapan Kurikulum Berbasis Industri dapat terealisasi dengan adanya koordinasi yang baik.
"Kewenangan pembinaan SMK sederajat yang berada di Pemprov Jabar, bukan menjadi alasan untuk Pemkab Karawang melakukan pembiaran. Menurut saya, tidak ada yang tidak mungkin, program inovasi itu bisa terealisasi jika Pemkab Karawang berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," tegas Indriyani. (Siska)