BACA JUGA:Diikuti Ratusan Pelaku UMKM, Pemkab Karawang Gelar Opening Ceremony
"Ada beberapa pasal yang merugikan jurnalis. Jadi, sikap kami adalah jangan sampai RUU ini disahkan terburu-buru,” katanya, kepada karawangbekasidisway.id.
Kekhawatiran itu muncul karena masa jabatan DPR akan berakhir 30 September 2024, dan rancangan undang-undang tersebut direncanakan akan selesai sebelum masa jabatan berakhir, dengan alasan agar tidak tertunda lagi. Rancangan undang-undang penyiaran sudah dibahas sejak 2013.
"Kalau buru-buru menyelesaikan, akibatnya akan sangat buruk dan yang paling terdampak adalah publik. Itu yang paling berbahaya," katanya menambahkan.
Rudi menegaskan IJTI menolak pasal-pasal dalam revisi UU Penyiaran yang menghalangi tugas jurnalistik dan kemerdekaan pers. Aksi penolakan akan terus berlangsung hingga DPR mencabut pasal pasal yang merugikan tugas jurnalistik.
Rencananya aksi gabungan dari sejumlah organisasi Jurnalis se-Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Forum jurnalis Karawang (FJK) ini akan di gelar di halaman gedung DPRD Kab Karawang sekitar pukul 10.00 WIB. (Siska)