KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) mengintruksikan kepada segenap jajaran kader HMI seluruh Indonesia untuk menggelar dan mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk (TAPERA) yakni Tiga Persoalan Rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Diketahui, seruan aksi unjuk rasa PB HMI itu tertuang dalam surat Nomor : 100/A/SEK/11/1445 H, yang ditujukan kepada Ketua Umum HMI BADKO dan Ketua Umum HMI Cabang Se-Indonesia yang diterbitkan pada 6 Juni 2024 dengan prihal instruksi demonstrasi yang berlangsung di depan Istana Negara dan Mabes Polri, Jakarta, pada 10 Juni 2024.
Dalam tuntutannya, PB HMI meminta pemerintah menuntaskan sejumlah persoalan isue kerakyatan diantaranya yaitu, pertama, stop kriminalisasi kepada aktivis serta meminta dibebaskan aktivis dari jeruji besi.
Kemudian, stop komersialisasi pendidikan dan fokus rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas pro terhadap rakyat, dan meminta untuk dibatalkan nya kebijakan TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) yang menyengsarakan rakyat.
BACA JUGA:Komisi lll: Raperda Tata Kelola Air Upaya Nambah PAD
"Dalam rangka menanggapi problematika kerakyatan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Besar HMI mengintruksikan kepada seluruh Pengurus HMI BADKO dan Pengurus HMI Cabang serta kader HMI Se-Indonesia untuk melakukan aksi serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Senin 10 Juni 2024 pukul 10:00 WIB,"
Dalam keterangan tertulisnya PB HMI menilai saat ini rakyat tengah kembali menghadapi situasi yang sulit usai pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyatnya.
"Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melihat bahwa negara seolah tanpa beban memproduksi masalah baru bagi rakyat Indonesia, setidak-tidaknya dalam berbagai situasi yang sangat menyulitkan keberlangusngan hidup berbangsa dan bernegara," isi dari surat Instruksi PB HMI dikutip Karawangbekasi.disway.id
"Bisa dilihat adanya TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat, upaya Komersialisasi Pendidikan, korupsi di sektor pertambangan seperti PT Timah dan PT Aneka Tambang dan juga tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap aktivis mahasiswa terutama kepada kader HMI di berbagai daerah," sambungnya.
BACA JUGA:Resmi Diusung 3 Partai, Ade Kuswara Kunang Fokus Maju di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi
BACA JUGA:Kekeringan Melanda 2 Desa di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, 627 Jiwa Terdampak
Selain itu, ditengah menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok maupun sekunder, wacana komersialisasi pendidikan,residu polarisasi pasca momentum politik 5 tahunan.
Rakyat Indonesia kembali harus menghadapi situasi sulit setelah negara kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.