KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Kabupaten Bekasi kini mau menginjak usia 74 tahun. Masih banyak pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Salah satunya soal nasib warga dan petani yang ada di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Pasalnya, mereka mengalami gagal panen gegara kekeringan lantaran sawah yang tidak dialiri air.
Untuk mengatasi permasahan itu, para petani di wilayah utara Kabupaten Bekasi kembali membangun bendungan secara swadaya di Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk mengatasi kekeringan yang melanda lahan sawah pertanian mereka.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi, H. Darisalam mengatakan sejak beberapa tahun silam, persoalan ini kerap disuarakan petani dari 18 desa di 6 kecamatan yang sawah – sawah atau lahan pertaniannya terdampak.
BACA JUGA:Yuk Intip 9 Rahasia di Balik Durabilitas Galaxy Z Flip6!
“Hampir setiap tahun (diusulkan) baik saat musrenbang desa, kecamatan hingga kabupaten hanya saja memang belum terealisasi. Jadi setiap tahun saat mau nyawah ini petani ngebendung karena debit air di Kali CBL menurun saat kemarau,” kata Darisalam saat ditemui usai menghadiri Rembug Utama dan Pengukuhan Pengurus KTNA Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, Selasa (06/08).
Untuk itu dirinya berharap agar permohonan perbaikan bendungan dapat terealisasi sehingga persoalan ketersediaan air ke sawah-sawah atau lahan pertanian yang kerap melanda para petani dapat teratasi.
“Karena bicara kewenangan adanya di BBWS (Balai Besar Wilayah Sunga) dan PJT (Perum Jasa Tirta). Hari ini kita semua sedang berjuang agar persoalan tersebut dapat diatasi,” kata dia.
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pihaknya telah mengintruksikan Dinas Sumberdaya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi untuk turun ke lokasi dan menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Penanganannya akan diambil dari Biaya Tak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD 2024.
BACA JUGA:Innalilahi... Seorang Pantarlih di Cikarang Meninggal Dunia, KPU Beri Santunan ke Ahli Waris
“Untuk tahun ini memang belum dianggarkan karena memang untuk saluran irigasi sekunder dan tersier itu baru tahun depan. Tetapi kita akan turunkan dalam bentuk BTT karena ini keadaan mendesak. Jadi walaupun belum menjadi bencana tetapi kita tidak boleh harus menunggu bencana baru tanggap darurat. Puso ini bencana bagi petani, bencana juga bagi masyarakat,” ucap dia.
Sementara itu. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid mengungkapkan pihaknya bersama beberapa dinas terkait telah melakukan pembahasan untuk menyelesaiakan persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
“Kami sudah melakukan pembahasan dengan Perusahaan Jasa Tirta (PJT), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan dinas teknis di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dengan duduk bersama, kami berharap masalah terkait pertanian dapat terselesaikan,” tandasnya. (Iky)