Fathur menyebutkan contoh dari hasil studi kasus yang diperolehnya yakni berkaitan soal program proyek wc sultan dimana anggaran tersebut tidak logis disetujui. Alhasil tiba-tiba DPRD Kabupaten Bekasi menetapkan alokasi anggaran tersebut.
"Padahal seharusnya DPRD itu fungsinya mengawasi dan mengkaji ulang terkait anggaran-anggaran program yang di ajukan SKPD. Ada apa makanya DPRD sama eksekutif?," ucap dia.
BACA JUGA:Kang Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Pendidikan Berbasis Lingkungan Khas Tiap Daerah
"Kalo kita melihat potret DPRD Kabupaten Bekasi 2019-2024 kami menilai dan menduga dewan periode kemarin itu lebih seperti mengetek di eksekutif dan terlebih menjadi pelacur eksekutif saja," tandasnya. (Iky)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)