Pemprov Banyak Tinggalkan Proyek Mangkrak, Malah Jadi Beban Tambahan Pemkab Karawang

KARAWANG- Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum hanya tinggal satu tahun lagi. Masih banyak ‘PR’ pekerjaan yang harus dituntaskan. Di Karawang, sejumlah proyek pembangunan yang menjadi kewajiban Pemprov Jawa Barat berstatus mangkrak, ditinggal setengah jadi tanpa adanya kepastian kapan akan kembali dilanjutkan, dan berpotensi menjadi beban tambahan bagi Pemkab Karawang. Salah satu proyek Pemprov Jabar yang mangkarak adalah pembangunan jembatan Walahar, Kecamatan Ciampel yang pembangunannya sudah terhenti selama hampir tiga tahun. Kegiatan pembangunan jembatan Walahar sudah dimulai sekitar tiga tahun lalu, menggunakan anggaran dari Pemprov Jabar yang direncanakan sekitar Rp30 miliar. Padahal jalur jembatan yang mangkrak itu sangat vital dan sangat dibutuhkan keberadaanya oleh masyarakat Karawang. Saking vitalnya, Pemkab Karawang sudah tak lagi bisa bersabar menunggu Pemprov Jabar merampungkan atau melanjutkan pembangunan jembatan. Pemkab Karwang tengah berinisiatif mengambilalih pembangunan jembatan. "Proyek pembangunan jembatan Walahar ini jadi prioritas. Tapi sudah hampir tiga tahun terhenti. Makanya akan kita ambil alih," kata Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepulloh beberapa waktu lalu kepada awak media. "Kita inisiatif ambil alih (proses pembangunannya). Sebelumnya ditangani Pemprov Jabar, tapi sekarang ini, sudah hampir tiga tahun tidak berlanjut," timpalnya. Ia menyampaikan, sesuai dengan laporan warga, jembatan Walahar itu penting untuk akses masyarakat. Selain itu, juga merupakan akses menuju tempat wisata Situ Cipule dan alternatif ke kawasan industri. Sementara itu, meski ada rencana mengambil alih kegiatan pembangunan jembatan Walahar, Pemkab Karawang berharap agar kegiatan pembangunan jembatan Walahar tetap dilanjutkan oleh Pemprov Jabar. Bupati Karawang, Cellica Nurrchadiana juga pernah mengeluhkan banyaknya proyek Pemprov Jabar di Karawang yang saat ini berstatus mangkrak. Cellica mengungkapkan, adanya ketimpangan program pembangunan antara pemerintah daerah di kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Cellica menyebut, tak sedikit proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Pemprov Jawa Barat di Karawang, tidak ada kelanjutannya di tahun 2022. Hal ini tentunya akan menjadi beban tambahan Pemkab Karawang untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek tersebut. Setidaknya, ada tiga proyek Pemrov Jawa Barat yang dibangun pada tahun 2021 yang disebut Cellica tidak ada kelanjutannya di tahun 2022. Yaitu pembangunan dua jembatan, diantaranya Jembatan Walahar dan Jembatan Rumambe. Serta proyek pembangunan Ruang IGD Kritis RSUD Karawang. “Tahun 2022 anggaran pembangunan (tiga proyek ini) tidak berlanjut, sehingga ada indikasi adanya kemangkrakan-kemangkrakan program yang memang diberikan oleh pemerintah provinsi,â€ ucap Cellica dalam sambutannya di hadapan Staf Ahli Hukum dan Ham Pemrov Jawa Barat, Engkos Sutisna di Hotel Resinda Karawang, kamis (17/3). Tidak berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur yang sumber dananya dari Pemprov Jabar, memaksa Pemkab Karawang untuk putar otak dalam mengatur anggaran. Agar tiga proyek besar itu bisa dirampungkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. “Seperti Jembatan Rumambe di tahun 2022 itu ada penyertaan anggaran dari APBD 2 (Karawang), untuk Jembatan Walahar kami gak sanggup karena anggarannya Rp.30 miliar sekian,â€ kata Cellica. Sementara itu, untuk penyelesaian pembangunan Gedung IGD Kritis RSUD Karawang. Cellica mengaku telah meminta bantuan kepada Kementrian Kesehatan dan ia memastikan proyek pembangunan IGD itu bakal dilanjutkan oleh Kementrian Kesehatan. “Bayangkan ketika ini semua berjalan tidak sesuai dengan korelasi keberlangsungan program, maka ini akan menjadi suatu program yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya untuk masyatakat,â€ ucap Cellica “Khawatirnya saya hal ini bukan hanya terjadi di Karawang, tapi kabupaten/kota lain juga seperti itu,â€ ketusnya. Tak cukup sampai di situ, Cellica juga dengan tegas menyentil Pemprov Jabar dengan menyebut kualitas jalan-jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Karawang dicap sangat buruk. Bukan tanpa alasan, jalan-jalan utama di Kabupaten Karawang yang menjadi kewenangan provinsi memang sudah rusak parah sejak bertahun-tahun yang lalu. “Curug Kosambi, Tanjungpura-Rengasdengklok, dan jalur yang ke arah Jatiluhur (Purwakarta) itu semua kewenangannya provinsi,â€ bebernya. Cellica mengaku, untuk urusan jalan rusak yang jadi kewenangan provinsi itu. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Jabar. Agar segera melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan provinsi, khususnya di Kabupaten Karawang. “Termasuk jalan-jalan bukaan ke Karawang seperti Karawang Barat dan Karawang Timur,â€ beber Cellica yang disambut tepuk tangan peserta Musrenbang pada saat itu. “Karawang Timur ini seperti tidak bertuan, Kementrian PUPR tidak mengaku, Jasa Marga tidak mengaku. Saya selagi ada surat yang diperbolehkan seperti di Karawang Barat kami siap,â€ tegas Cellica. Namun, kata Cellica, pihaknya tidak mau jika niat baik Pemkab Karawang untuk membantu menyelesaikan proyek-proyek pembangunan Pemprov Jabar di Karawang. Berdampak pada permasalahan hukum dikemudian hari. “Jangan sampai kebijakan yang baik, niat yang baik, malah berdampak pidana bagi kami,â€ ujarnya. Terakhir, Cellica menyampaikan, bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun pembangunan bagi Kabupaten Karawang. Pihaknya berharap, target capaian 100 persen pembangunan infrastruktur rampung di tahun 2024. Diimbangi juga dengan perbaikan jalan mau pun pembangunan infrastruktur yang jadi kewenangan Pemprov Jabar. “Kepada Bappeda Jawa Barat khususnya, terkait program pembangunan yang sifat multi years atau bertahap tahun yang memang perlu kita lakukan bersama, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik agar tidak ada masalah kemangkrakkan program dikemudian hari,â€ pungkasnya. (wyd/mhs)