KARAWANG - Soal uang kadeudeuh ratusan pensiunan PNS di Pemkab Karawang yang belum diberikan oleh Korpri, mantan Ketua Korpri setempat yang juga calon bupati Karawang nomor urut 01, Acep Jamhuri angkat bicara.
Ditemui usai menghadiri acara, Sabtu 5 Oktober 2024, Acep Jamhuri tak banyak bicara dan menjelaskan kronologis uang pensiunan sejak tahun 2022 banyak yang belum dibayarkan. Sebaliknya, Acep meminta awak medi bertanya kepada seorang bernama Neng yang diketahui petugas yang bekerja di Korpri Karawang,
"Tanya sama sekretaris, karena dihentikan sama BKD. Ada yang menghentikan, coba tanya saja sama Bu Neneng. Katanya jangan dicairkan lagi," ujarnya, singkat.
Acep juga meminta awak media tidak bertanya aneh-aneh dan memancing terkait gaduh uang pensiunan Korpri.
“Kamu jangan mancing-mancing, tanya yang jelas,” kata Acep.
Sebelumnya diberitakan, ratusan pensiunan PNS Pemkab Karawang dari tahun 2022 dan 2023, lewat perwakilannya mendatangi kantor Korpri Karawang. Mereka menagih uang kadeudeuh sebesar Rp14 juta yang hingga kini belum diterimanya.
"Anehnya, pensiunan yang baru sudah menerima. Sementara kami yang sudah lama purna bakti, hingga kini belum menerima uang kadeudeuh itu," ujar salah seorang perwakilan pensiunan PNS Pemkab Karawang, Juhdiana, Selasa 1 Oktober 2024.
Dia mengatakan, dirinya yang sudah purna bakti sejak tahun 2023, bersama ratusan pensiunan dari tahun 2022, hingga kini belum mendapatkan uang kadeudeuh itu.
"Besarannya semua sama, yaitu Rp14 juta," ucap pensiunan PNS yang terakhir berdinas di Disdikpora Karawang itu.
Juhdiana memaparkan, dari informasi yang didapatnya, total pensiunan yang belum diberikan uang pensiunannya berjumlah sekitar 700 orang. Dan besaran uang yang harus diterimanya, sama semua, sebesar Rp14 juta. "Semua sama, menerima Rp14 juta," katanya.
Ia menjelaskan, saat audiensi itu, pihak Korpri Karawang beralasan, belum dibayarkannya uang pensiunan itu karena terbentur oleh kekosongan ketua dalam kepengurusan Korpri Karawang.
"Alasannya itu. Kami cuma ingin secepatnya hak kami diberikan. Itu saja," katanya.
Juhdiana mengatakan, pihaknya meminta Korpri agar bisa segera memenuhi kewajibannya secepatnya. Ia menegaskan, apabila Korpri masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dirinya akan menggalang massa lebih banyak lagi untuk menuntut keadilan.
"Dalam audiensi tadi kami sampaikan dan memohon kepada pihak Korpri agar bisa secepatnya diakomodir. Kalau masih tidak ada keputusan apa-apa, saya bisa bawa pasukan lebih banyak lagi dari ini, jangan salahkan saya," tandasnya. (Siska)