Ia mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan perusahaan terkait tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja terdampak, terutama aspek pemenuhan hak merek.
Menurut informasi awal yang diterima pemerintah daerah, saat ini perusahaan tersebut masih berproses untuk menuntaskan tahapan perundingan internal secara bipartit bersama serikat pekerja.
"Info dari perusahaan, mereka masih dalam proses perundingan internal secara bipartit di perusahaan," tukas dia. (Iky)