"Masih dalam batas wajar, masih dalam koridor, disampaikan di Gedung DPRD yang memang tempatnya demokratisasi kinerja, demokratisasi teknokrasi birokrasi," jelas Rahmat.
DPRD Jabar sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga fungsi pengawasan agar dinamika di internal eksekutif tidak berdampak pada pelayanan publik.
"Ya tentu DPRD terus meningkatkan fungsi pengawasan, meskipun akhir-akhir ini kami diserang buzzer, tapi enggak apa-apa. Itulah risiko demokrasi terbuka dari sisi medsos," katanya.
Rahmat optimistis, masyarakat Jawa Barat cukup cerdas untuk menilai posisi DPRD di tengah dinamika yang ada. "Kami di DPRD yakin bahwa masyarakat terdidik di Jawa Barat ini tentu tahu dan setuju tugas dan fungsi kami di DPRD," pungkasnya.