“Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjol, rentenir dan program KUR ini paling tepat,” katanya.
Asep menambahkan bahwa bagi pelaku UMKM, program ini sangat membantu dalam akses permodalan tanpa jaminan. Pemerintah memastikan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses secara mudah.
“Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu pinjaman modal untuk nilai pinjaman di bawah Rp 100 juta tanpa harus jaminan,” terang Asep usai acara mendampingi Bupati Ade Kunang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP. Diskusi panel dilaksanakan untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Pertama pada hari ini kita tadi sudah sama-sama menyampaikan sosialisasi kredit perumahan KUR dan FLPP untuk Likuiditas Perumahan. Jadi hari ini tadi kita sudah melaksanakan diskusi panel terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka percepatan masyarakat atau warga yang ingin memiliki rumah atau untuk usaha terkait dengan jasa perbankan,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa Pemkab Bekasi telah membebaskan sejumlah biaya perizinan sebagai bentuk dukungan guna menekan harga penjualan rumah subsidi. Kebijakan tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni.
“Perannya yang pertama tadi kita sudah membebaskan PBG untuk perumahannya, BPHTB kita juga sudah bebaskan sehingga dengan tidak adanya PBG, BPHTB ini bisa menekan angka nilai penjualan sehingga lebih ditekan, lebih efektif dan lebih rendah biaya penjualan perumahan subsidinya.” ucapnya.
Nurchaidir menyampaikan bahwa sasaran sosialisasi meliputi UMKM, kontraktor, developer, driver ojek online, pengembang jasa konstruksi dan pengusaha toko bangunan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui bank-bank pemerintah dengan bunga rendah dan tanpa jaminan.