Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemerintahan, terutama pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses pengisian jabatan dinilai sebagai salah satu titik rawan terjadinya praktik koruptif.
“Seleksi jabatan ASN di pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan, bebas konflik kepentingan, dan berintegritas agar potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir,” tegasnya.
Pendampingan dan pengawasan terus dilakukan KPK melalui instrumen MCSP, khususnya pada daerah dengan skor rendah. Peringatan ini muncul seiring berlangsungnya proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah serta delapan jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Bekasi.
KPK menilai momentum seleksi tersebut seharusnya menjadi ajang pembuktian komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola manajemen ASN. Namun kenyataannya masih belum berjalan optimal, bahkan disinyalir terdapat indikasi kurang transparan serta dugaan praktik kolusi dan nepotisme.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, Hamludin, menilai rapor merah dari KPK sebagai alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera berbenah menuju birokrasi yang bersih dan profesional.
Menurutnya, skor rendah tersebut mencerminkan adanya persoalan serius, baik dari sisi administrasi maupun implementasi kebijakan antikorupsi.
“Nilai rendah ini merupakan peringatan agar kepala daerah dan jajarannya sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. Ini menjadi sinyal bahwa praktik-praktik berpotensi transaksional harus dihentikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian buruk dari KPK jarang disampaikan secara terang-terangan, sehingga harus dimaknai sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi mendalam. Salah satunya dengan memastikan proses seleksi Sekda maupun jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara berintegritas tanpa kepentingan tertentu.