BACA JUGA:Lampu PJU Banyak Mati di Desa Cicau Cikarang Pusat, Warga Resah Takut Terjadi Tindak Kejahatan
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa kolaborasi antara Kemensos dan Kemendes menjadi kunci keberhasilan implementasi DTSEN hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes mendapat mandat melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme berjenjang dan partisipatif.
“Data dikumpulkan oleh RT/RW, dipantau pendamping PKH dan pendamping desa, diinput operator desa, lalu dibahas secara transparan dalam musyawarah desa. Dengan mekanisme ini, tidak ada lagi kongkalikong data di tingkat desa,” tegas Yandri.
Ia menambahkan, dengan jumlah 75.266 desa di Indonesia dan kondisi sosial ekonomi yang terus berubah, pembaruan data harus dilakukan secara kolaboratif. “Kalau datanya benar, penyaluran bansos dan program afirmasi akan tepat. Jangan sampai yang berhak tidak menerima, sementara yang tidak berhak justru menerima,” ujarnya.
BACA JUGA:Lampu PJU Banyak Mati di Desa Cicau Cikarang Pusat, Warga Resah Takut Terjadi Tindak Kejahatan
Yandri juga menekankan bahwa DTSEN tidak hanya menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, tetapi juga rujukan berbagai program pembangunan desa, seperti rumah layak huni, pemberdayaan ekonomi, dan program afirmasi lainnya.
Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan terima kasih atas kehadiran para menteri dan menegaskan pentingnya validitas data demi kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih Pak Menteri sudah hadir di Karawang. Data ini harus valid karena sangat menentukan masa depan masyarakat. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada bisa dipertahankan dan ditingkatkan kelasnya, jangan sampai justru turun kelas,” tegasnya.
Bupati Aep berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui DTSEN dapat semakin memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Karawang. (Siska)