Terkait waktu pelaksanaan, ia menegaskan bahwa Pemkab Karawang masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan.
“Untuk waktunya, kami masih menunggu arahan dari pusat,” tambahnya.
Ia menuturkan, penerapan WFH berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi, khususnya dalam penggunaan listrik di perkantoran serta konsumsi BBM harian ASN.
“Dengan WFH, penggunaan listrik seperti AC dan lampu bisa ditekan, dan tentu saja ini juga berdampak pada penghematan BBM,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Eka Sanatha, menyebut bahwa potensi efisiensi masih dalam tahap penghitungan karena melibatkan banyak variabel.
“Untuk angka pastinya masih kami hitung, karena banyak aspek yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk target penghematan listrik, Pemkab Karawang memperkirakan bisa mencapai sekitar 20 persen apabila skema kerja dikurangi dari lima hari menjadi empat hari dalam sepekan.
“Kalau asumsi dari lima hari kerja menjadi empat hari, mudah-mudahan bisa mencapai 20 persen, tetapi tentu perhitungannya tidak sesederhana itu,” jelasnya.