Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci untuk menutup kekurangan anggaran, sekaligus menjaga keberlangsungan program pemerintah, termasuk mempertahankan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saya harus mempertahankan PPPK. Maka anggaran yang kurang harus kita tutupi dari PAD, dari dinas-dinas penghasil,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN dan PPPK agar tetap semangat bekerja di tengah keterbatasan anggaran. Asep mengakui mulai muncul kekhawatiran terkait PPPK, namun memastikan pemerintah akan berupaya maksimal menjaga keberadaan mereka.
“Untuk PPPK, semangat terus. Kita akan berusaha keras agar anggaran yang kurang bisa tertutupi,” ucapnya.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga tengah bersiap menghadapi penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK dalam waktu dua bulan ke depan. Asep menegaskan, seluruh OPD harus meningkatkan kinerja agar tidak kembali masuk zona merah.
“Jangan sampai kita ulangi rapor merah. Dua bulan lagi ada penilaian MCP KPK, berarti kita harus kerja lebih baik,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi situasi yang diibaratkan seperti bekerja di tengah badai.
“Mohon semua OPD bekerja sama. Jangan sampai kita bekerja di tengah badai tapi tidak solid,” katanya.