“Seperti kewajiban terhadap iuran BPJS Kesehatan yang enggak bisa ditawar lagi. Di tengah dana transfer daerah yang berkurang, mau tidak mau kami harus memaksimalkan keuangan yang ada,” kata Asep kepada Cikarang Ekspres belum lama ini.
Sedangkan terkait membengkaknya belanja pegawai, Asep menilai hal tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan. Dengan bertambahnya beban pegawai, pihaknya kini tengah mencari jalan keluar untuk membiayai operasional daerah.
Pengangkatan PPPK pun dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah terutama dalam pelayanan masyarakat.
“Tentunya dengan mengoptimalisasi pendapatan. Karena kalau memermasalahkan saja tanpa bisa solusi tidak akan berarti apa-apa. Maka saat ini fokus bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, serta mengantisipasi hal-hal yang dianggap tidak perlu atau pemborosan lainnya,” ucap Asep.
*Rapat Paripurna Dibahas Hari Ini*
Disisi lain, DPRD Kabupaten Bekasi bakal membahas kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai dan penghematan BBM yang berdampak pada efisiensi anggaran dalam rapat paripurna Senin (30/3).
“Kalau pembahasan secara formal memang belum ada. Namun pada hari Senin depan kami sudah ada agenda paripurna. Kemungkinan nantinya kami akan bahas yang dilanjutkan untuk merumuskan kebijakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron.
Menurut Ade, saat ini pihaknya mencermati adanya berbagai permasalahan di Pemkab Bekasi yang perlu ditindaklanjuti. Terutama adanya kebijakan pemerintah pusat.